Wali Kota Palembang dan Istrinya Didakwa Beri Kesaksian Palsu dalam Sidang Akil

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota nonaktif Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito, didakwa memberikan keterangan palsu dalam sidang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam perkara tindak pidana korupsi terkait sengketa Pilkada di MK dan tindak pencucian uang. Sidang Akil itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 27 Maret 2014.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, selaku seorang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar," ujar jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Kamis (20/11/2014).

Jaksa mengatakan, orang dekat Akil yang bernama Muhtar Ependy berperan mengarahkan keterangan Romi dan Masyito selaku saksi untuk mengaburkan fakta di persidangan. Muhtar menyuruh keduanya untuk mengaku tidak mengenal Muhtar dan tak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Akil melalui Muhtar.

"Atas permintaan Muhtar, terdakwa bersepakat akan memberikan keterangan yang tidak benar sesuai dengan arahan Muhtar pada saat pemeriksaan sebagai saksi di sidang pengadilan Akil," kata Jaksa.

Padahal, keterangan saksi lainnya di sidang Akil yaitu Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti, dan Nur Affandi membenarkan bahwa pada 13 Mei 2013 Masyito dan Muhtar pernah datang ke kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta disertai alat bukti. Adapun bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu di telepon genggam merk Samsung milik Romi yang disita terdapat nama Muhtar yang disimpan dengan nama kontak "Muhtar MK".

Selain itu, ada juga telepon genggam Muhtar merk Apple tipe iPhone 5 yang di daftar kontaknya terdapat nomor yang disimpan dengan nama "PLB Kiyay" dan "PLB Ayu Romi" yang diketahui merupakan nomor Romi dan Masyito. Romi dan Masyito juga menyatakan tidak pernah memesan atribut pilkada di PT Promic Internasional milik Muhtar. "Padahal, para terdakwa memesan atribut Pilkada di PT Promic Internasional dengan bukti tagihan kepada Romi serta barang bukti berupa produk yang dipesan para terdakwa," ujar Jaksa.

Atas perbuatannya, Romi dan Masyito dijerat Pasal 22 jo Pasal 35 UU Nomor 31/1999 sebagai mana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang perubahan UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana atau Pasal 21 UU RI Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dakwaan mengenai pemberian keterangan tidak benar ini bersamaan dengan dakwaan atas kasus suap yang dilakukan Romi dan Masyito kepada Akil. Keduanya didakwa menyuap Akil sebesar Rp 14,145 miliar terkait sengketa Pilkada Palembang di MK.

Jaksa menyatakan bahwa suap yang dilakukan Romi dan Masyito dimaksudkan untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Hasil Pilkada Palembang menyatakan bahwa pasangan Romi-Harno kalah suara dari pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania dengan selisih 8 suara.