Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/11/2014, 10:00 WIB

Oleh: Dahlia Irawati

KOMPAS.com - Indonesia digempur oleh tantangan keberagaman, khususnya dalam hal agama. Perbedaan agama bahkan menjadi komoditas politik. Asa merebak saat di sejumlah daerah, generasi muda mengampanyekan pentingnya toleransi dalam peringatan Hari Toleransi Internasional, 16 November lalu.

Mereka meyakini, berawal dari generasi muda, persatuan Indonesia masih punya harapan. Di tangan pemuda inilah toleransi dalam berbagai hal, termasuk dalam hal agama, akan dijaga.

Pekan lalu di Jalan Ijen, Kota Malang, Jawa Timur, pemuda lintas iman di Malang Raya mengampanyekan toleransi dengan membagikan striker dan menggalang tanda tangan petisi untuk menjaga toleransi antarsesama. Mereka memutar film, melakukan diskusi, dan menguatkan semangat untuk bersama mengusung toleransi. Intoleransi sebagai musuh bersama.

”Kami yakin, Indonesia masih memiliki harapan terbebas dari diskriminasi dan intoleransi. Kuncinya pada generasi muda. Jika kaum muda menyepakati, kedamaian ada ketika kita menerima perbedaan, kami yakin masa depan Indonesia akan semakin baik,” ujar Mohammad Fauzan, Koordinator Lapangan Pemuda Lintas Agama Malang Raya.

Anak muda itu menyadari, Indonesia dibangun dengan dasar keanekaragaman. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan adalah hal yang menjadi bagian dari kebesaran negeri ini. Jika keanekaragaman itu terbelah, tidak akan ada Indonesia.

Gunung Kawi

Lega saat melihat kaum muda punya semangat keanekaragaman. Kebahagiaan kian membuncah saat mengetahui warga di lereng selatan Gunung Kawi, Jawa Timur, sudah menerapkan toleransi antaragama dalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan toleran itu terjadi di Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kampung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang itu adalah sebuah kampung ikon toleransi antaragama. Disebut Desa Boro karena umumnya warga di sana adalah pendatang (dalam bahasa Jawa, mboro berarti pergi ke tempat baru untuk mengadu nasib). Desa itu awalnya hutan.

Secara fisik, Desa Boro terbagi dalam empat dusun, yaitu Dusun Jarangan, Buneng, Boro, dan Mintolagan. Warga di empat dusun sekitar 5.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 orang adalah umat Islam. Sisanya umat Buddha, Kristen, dan Katolik. Di Desa Boro terdapat 4 masjid, 3 gereja Kristen, 1 gereja Katolik, dan 2 wihara.

Untuk menjumpai tempat ibadah itu tidak sulit. Saat memasuki Desa Boro, di jalur utama desa, kita bisa menjumpai Masjid Miftakhul Huda nan megah. Kurang dari 100 meter sesudahnya, kita langsung bisa menjumpai Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Boro. Tak jauh ada Gereja Kristen Kalam Kudus. Tak jauh dari tempat ibadah Kristen itu akan terlihat bangunan Wihara Buddha Sasana. Semua tempat ibadah tersebut terletak di jalur utama desa.

Sikap toleran antarumat beragama sudah mendarah daging sejak daerah itu ditinggali. ”Saya tak tahu pastinya kapan. Namun, sejak zaman orangtua saya, kami bisa dengan santai berjalan menuju wihara untuk beribadah beramai-ramai. Begitu pula penganut agama lain. Tidak pernah ada masalah di sini,” kata Dayaka Sabba Buddha Sasana, Sugianto (49), di Wihara Buddha Sasana, pekan lalu.

Gotong royong

Pengurus Wihara Buddha Sasana itu mengatakan, bentuk toleransi yang paling terlihat di kampung tersebut adalah gotong royong membangun Wihara Buddha Sasana. Gotong royong dilakukan warga beragama Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik. Wihara itu ada sejak tahun 1965, tetapi baru purnapugar sekitar 14 tahun lalu.

”Saya ingat, saat ngecor (membuat fondasi) wihara, kala itu bertepatan dengan bulan puasa. Saat itu warga Muslim berpuasa, pembangunan dilakukan malam hari. Jadi, selesai kerja bakti, saat itu bisa pukul 01.00,” ujar Sugianto. Gotong royong untuk membangun tempat ibadah, bahkan membangun rumah bagi warga, menjadi hal wajar di desa tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com