Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentrok TNI-Polri, KSAD dan Menko Polhukam Akan Datangi Batam

Kompas.com - 19/11/2014, 23:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Buntut dari bentrokan aparat TNI dan Polri, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno akan segera meluncur ke Batam. Mereka akan berupaya mendamaikan kedua institusi yang tak hanya sekali ini bersinggungan.

"Sekarang para komandan, yaitu Pangdam Bukit Barisan sudah hadir, KSAD dalam waktu dekat berangkat ke sana. Saya juga akan ke sana juga," ujar Tedjo saat dihubungi, Rabu (19/11/2014).

Tedjo belum bisa memastikan kapan dia akan turun ke Batam. Dia hanya menuturkan bahwa saat ini penyelesaian secara damai dilakukan secara berjenjang. "Nanti setelah KSAD ke sana, baru saya," imbuh mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu.

Pemerintah, kata Tedjo, menginginkan agar perdamaian terjadi di sana sehingga dia pun akan melakukan pertemuan dengan TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, dan Pemda agar bisa bersinergi.

Saat ditanya apakah peristiwa penembakan itu sudah dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo, Tedjo mengaku belum melakukannya. "Ini sudah malam. Besok saja, sambil saya melengkapi data-data dari lapangan," kata dia.

Seperti diketahui, aksi penembakan terjadi di Mako Brimob Polda Kepri di Tembesi, Batam, Rabu (19/11/2014) malam. Situasi saat ini sudah kondusif meski sempat membuat suasana mencekam dan meresahkan warga. Listrik di sekitar Mako Brimob pun padam.

Hingga kini, Tedjo memastikan tidak ada korban tewas ataupun luka dari peristiwa ini. Proses perdamaian tengah dilakukan pucuk pimpinan dua satuan TNI dan Polri di sana.

Penyebab perseteruan TNI-Polri ini diketahui dilatari hal sepele, yakni aksi saling pandang anggota TNI dan Polri saat mengisi pom bensi. Mereka pun terlibat percekcokan hingga membuat sekitar 30 anggota TNI mendatangi Mako Brimob Polda Kepri dan merusak kaca barak asrama hingga sepeda motor. Malam harinya, penembakan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com