Menko Polhukam: Apa Urgensinya Kejar Pemilihan Jaksa Agung?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu terburu-buru dalam memilih Jaksa Agung pengganti Basrief Arief. Ia berpendapat tidak ada urgensinya jika mendesak Presiden untuk segera menetapkan Jaksa Agung yang baru.

“Itulah, saya katakan kalau Jaksa Agung dan BIN tak ditunjuk negara, kita tak jalan? Apa sih urgensinya?” kata Tedjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut Tedjo, Jaksa Agung dalam pemerintahan tidak banyak dilibatkan untuk pengambilan keputusan strategis. Posisi Jaksa Agung, kata dia, berada di bawah Presiden sehingga pemilihan Jaksa Agung menjadi hak prerogatif Presiden. “Kalau kita kejar, apa urgensinya?” ucapnya.

Tedjo menyampaikan bahwa Presiden masih mematangkan pertimbangan mengenai sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon Jaksa Agung. Bisa saja, kata dia, ada nama tambahan yang diusulkan sebagai calon Jaksa Agung. Namun Tedjo enggan menegaskan berapa nama yang tengah dipertimbangkan Presiden.

Ia juga meminta masyarakat tidak mendikotomikan calon Jaksa Agung dari partai maupun non partai. “Enggak tahu, bisa saja nambah, ini bagus, ini bagus. Silakan saja Presiden memilih, yang gunakan Presiden, enggak usah dikotomikan, partai, non partai, siapa pun,” ujar dia.

Di samping itu, Tedjo membenarkan jika nama calon Jaksa Agung ini nantinya akan disampaikan Presiden kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditelusuri rekam jejaknya. Pada 8 November lalu, Tedjo menyatakan bahwa nama-nama calon Jaksa Agung telah disampaikan Presiden kepada KPK. Namun pernyataan ini dibantah Juru Bicara KPK Johan Budi. Pada 13 November, Johan mengatakan bahwa pihaknya belum menerima nama-nama calon Jaksa Agung untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Sebelumnya, Tedjo sempat mengungkapkan bahwa M Yusuf, Mas Achmad Santosa, Andhi Nirwanto, dan HM Prasetyo masuk sebagai kandidat calon jaksa agung. Nama lain yang sempat muncul adalah Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono.