Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Menyesatkan jika Kenaikan Harga BBM adalah Warisan Masalah SBY

Kompas.com - 19/11/2014, 15:55 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Farhan Effendy mengatakan, yang paling bersemangat dan berkepentingan dengan naiknya bahan bakar minyak (BBM) ini adalah kalangan orang kaya.

"Mereka hanya berpikir keuntungan semata, tidak memiliki kepekaan dan rasa empati terhadap rakyat, jauh dari jiwa orang kecil kebanyakan," ujar Farhan di Jakarta, Rabu (19/11/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengaku kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai dikelilingi oleh orang-orang yang berkepentingan material belaka.

"Kalau para pendukung Jokowi seperti ini, pelan tetapi pasti Jokowi akan ditinggalkan oleh rakyat dan bahkan bisa-bisa berubah dibenci karena Jokowi tidak bisa membuktikan janjinya membangun kemandirian ekonomi. Trisakti jadi omong kosong belaka," ucap dia.

Farhan mengaku khawatir, Jokowi sudah mulai menelan "virus" kenikmatan kekuasaan yang ditebar dan dikibarkan oleh kelompok yang mencari keuntungan semata. Lebih-lebih dimata rakyat, kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang menyakitkan.

Ia membantah jika kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter saat ini disebut dampak dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada istilah warisan persoalan dalam hal itu. Masing-masing Presiden, kata dia, memiliki tanggung jawab dan persoalannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan.

"Jadi, tidak benar kenaikan harga BBM ini adalah warisan masalah SBY, ini menyesatkan. Jangan ajari pemerintahan Jokowi dengan berpolitik ala pengecut, tidak berani menanggung risiko. Mencari 'kambing hitam' di hadapan rakyat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com