Rizal Ramli Sarankan Premium Dihapus dan Diganti "BBM Rakyat"

Rizal menilai, subsidi BBM tidak tepat sasaran karena masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki kendaraan roda empat masih menjadi konsumen BBM jenis premium. Kualitas premium yang cukup baik dengan harga terjangkau, menurut dia, membuat pengguna mobil mewah memilih untuk tetap menggunakannya.

"Premium terlalu bagus, kadar oktannya terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan orang kaya, mobil bagus tetap mau pakai premium," ujar Rizal seusai membahas kenaikan harga BBM bersama pimpinan MPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Rizal mengatakan, kadar oktan yang terdapat di premium saat ini adalah 88. Padahal, di Amerika, kata dia, BBM jenis biasa hanya mengandung oktan sebesar 86. Adapun BBM Rakyat yang diusulkannya bisa diturunkan oktannya menjadi 83.

"Orang kaya tidak berani lagi pakai BBM Rakyat karena mesin kendaraannya akan menggelitik, akan noking. Jadi BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran," ujarnya.

Pada saat bersamaan, kata Rizal, harga BBM untuk orang kaya, yakni Pertamax dan Pertamax Plus, bisa dinaikkan. Mereka yang mampu membeli mobil mewah, kata Rizal, harus menanggung risiko untuk membeli BBM dengan harga yang mahal.

"Maka kalau itu terjadi, subsidi Rp 230 triliun dihapus dan negara bisa untung Rp 130 triliun lagi," ujarnya.

Menurut Rizal, ia sudah mencoba untuk memberikan ide ini kepada pemerintahan Jokowi-JK sejak jauh-jauh hari. Namun, dia kecewa karena Jokowi-JK justru mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM bersubsidi yang akan menyengsarakan rakyat.

"Pertanyaan kami, kenapa pemerintah Jokowi tidak merespons alternatif-alternatif yang tetap melindungi rakyat? Yakni 86 juta orang yang naik sepeda motor, lalu tiga juta angkot, dua juta nelayan. Ini yang seharusnya Pak Jokowi lindungi," ujarnya.

Saat mengumumkan kenaikan harga BBM kemarin, Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengeluarkan kebijakan yang tidak populer ini. Menurut Jokowi, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai "kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.