Pengamat: Menolak Harga BBM Naik seperti Anak Kecil yang Tidak Senang Disuruh Belajar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Boni Hargens, menilai penolakan dan kecaman dari masyarakat atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai hal yang wajar. Namun, menurut dia, keputusan ini harus diambil pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meskipun dianggap tidak populer di masyarakat. Boni bahkan memberi analogi, pemerintah bertindak seperti orangtua yang memberikan pendidikan kepada rakyat sebagai anaknya.

"Seorang anak kecil yang senang bermain tentu tidak senang kalau disuruh belajar dan berdoa. Dia tidak mengerti apa artinya buat dia. Tapi, itulah cara terbaik orangtua menyelamatkan masa depan anaknya," kata Boni, melalui keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (18/11/2014).

Boni melanjutkan, kenaikan bahan bakar minyak merupakan bentuk pengalihan subsidi dan bukan penghapusan. Pengalihan ini dilakukan dari BBM yang dianggap konsumtif ke program kerakyatan yang substantif, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

"Orientasi Jokowi adalah membangun kualitas manusia Indonesia secara langsung dan nyata, bukan hanya wacana," kata Boni.

Ia mengatakan, kenaikan BBM itu merupakan bentuk keberanian Jokowi dalam mengambil keputusan yang berisiko. Jokowi, kata dia, bekerja untuk perubahan dan bukan sekadar pencitraan semata sebab menaikkan harga BBM jelas menurunkan popularitasnya. Hal itulah yang menurut Boni menjadi pembeda dari pemerintahan sebelumnya.

Boni mengungkap, yang terpenting untuk dilakukan selanjutnya adalah memastikan pemerintah serius menjalankan program "kartu sakti" dan program-program lain yang diarahkan pada pembangunan manusia.