"Kartu Sakti" Jokowi Bukan Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 18/11/2014, 20:33 WIB

Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Lihat Foto

Petugas Kantor Pos berebut mengambil foto Presiden Joko Widodo saat peluncuran Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Program Simpanan Keluarga Sejahtera tersebut akan dibagikan kepada kurang lebih 1 juta keluarga, sementara Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia sekolah, dan untuk tahap pertama Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di sembilan provinsi di Indonesia. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA(DANY PERMANA)

JAKARTA, KOMPAS.com — Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang dikenal dengan tiga "kartu sakti" ala Presiden Joko Widodo bukan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Senin (17/11/2014) malam dan menyebutkan bahwa subsidi BBM akan dialihkan untuk program-program pro-rakyat.

"'Kartu sakti' itu belum dikaitkan dengan hal rencana kenaikan harga BBM. Anggaran itu sudah dialokasikan di APBN 2014, namanya anggaran perlindungan sosial," ujar Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Chazali Situmorang di kantornya, Selasa (18/11/2014).

Chazali mengatakan, uang hasil penghematan subsidi BBM tahun ini baru akan digunakan pada Januari 2015 mendatang. Nilai penghematan subsidi BBM tahun 2014 mencapai Rp 100 triliun.

Namun, Chazali belum bisa memastikan berapa persen anggaran hasil penghematan subsidi yang akan dijadikan sumber anggaran "kartu sakti". Anggaran dari penghematan subsidi BBM juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di pelosok Indonesia.

"Sebagian hasil penghematan subsidi BBM itu untuk 'kartu sakti'. Selebihnya kan Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah bilang untuk bangun infrastruktur. Nah, persentasenya itu saya belum tahu," ujar dia.

Chazali mencontohkan, jika dilihat dari satu kartu saja, KKS misalnya, ada 15,5 juta jiwa penerima KKS. Setiap jiwa akan mendapatkan Rp 200.000 per bulan. Artinya, satu bulan pemerintah mengeluarkan Rp 3,1 triliun. Ia mengatakan, "kartu sakti" akan diprogramkan hingga Juni 2015 mendatang. Untuk semua program ini, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 18,6 triliun.

"Kira-kira perhitungannya segitu ya. Itu pun baru KKS loh, belum KIS dan KIP," kata Chazali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.