Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sorakan "Fraksi Balkon" Warnai Pengesahan Peraturan Tenaga Ahli DPR

Kompas.com - 18/11/2014, 18:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi sorak-sorai mewarnai jalannya sidang paripurna yang mengagendakan pengesahan Rancangan Peraturan DPR tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR, Selasa (18/11/2014), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rancangan peraturan itu sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg).

Peristiwa ini berawal saat anggota Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, melayangkan interupsi kepada pimpinan sidang, Setya Novanto. Saat itu, Setya akan membacakan hasil pembahasan Baleg terkait peraturan tentang tenaga ahli. Taufiq mempertanyakan keabsahan pembahasan itu karena hanya dibahas oleh lima fraksi.

Lima fraksi yang dimaksud Taufiq adalah fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat baru menyerahkan nama-nama anggotanya yang masuk di Baleg pada hari ini.

"Kami kan baru menyerahkan, lalu apa yang mau kita putuskan?" kata Taufiq.\

Pernyataan Taufiq ini mengundang reaksi dari para staf ahli, staf administrasi anggota, fraksi, komisi, ataupun alat kelengkapan DPR yang ikut menyaksikan jalannya sidang dari balkon ruang sidang paripurna.

"Huuu... huuu... huuu...," teriak staf ahli.

Melihat kondisi itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, kemudian meminta agar Setya menunda sementara jalannya sidang. Meski demikian, ia meminta agar rancangan peraturan itu tetap disahkan pada hari ini. Pasalnya, rancangan peraturan tersebut menyangkut hak yang akan diperoleh tenaga ahli dan staf administrasi. Setjen DPR tidak dapat membayar gaji tenaga ahli dan staf administrasi sebelum peraturan itu disahkan pada sidang paripurna DPR.

Setelah mendapatkan masukan dari anggota fraksi, Setya meminta agar Ketua Baleg Sareh Wiryono membacakan hasil pembahasan rancangan peraturan itu, dan dilanjutkan dengan pengesahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com