Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setuju Harga BBM Naik asalkan Alokasi Subsidi Jelas"

Kompas.com - 18/11/2014, 08:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga mengaku tidak begitu mempermasalahkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan catatan, alokasi pengalihan subsidi tersebut jelas dan dapat berjalan secara transparan serta tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Ilham Sujono, karyawan sebuah perusahaan otomotif. Selama ini, kata dia, kenaikan BBM direspons negatif karena membawa efek turunan seperti kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Karena dari yang udah-udah, dengan BBM naik, saya ngerasa sebagai masyarakat efek yang signifikan terasa itu cuma harga-harga yang lain jadi naik," kata Ilham, saat ditemui di Stasiun Bekasi, Senin (17/11/2014) malam.

Ilham berharap, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, dapat menjelaskan kepada masyarakat apa keuntungan yang didapatkan dengan kenaikan harga premium dan solar Rp 2.000 per liter itu. Ia menambahkan, dana ekstra yang dikeluarkan masyarakat harus sampai ke sektor-sektor yang dibidik oleh Jokowi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

"Dia (Jokowi) pasti punya alasan, kenapa naiknya mesti Rp 2.000, kenapa enggak gopek (Rp 500) atau malah Rp 10.000," ujar Ilham.

Dengan demikian, menurut Ilham, masyarakat tak akan keberatan harga BBM dinaikkan asal hasil pengalihan subsidi tersebut terlihat dan dapat disosialisasikan ke masyarakat.

"Masyarakat pasti setuju asalkan hitung-hitungannya atau detailnya transparan. Kalau ada detail jelasnya kan, masyarakat jadi tahu, negara kita sedang ngapain, progres yang dijalanin fokus ke mana," ujar dia.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga disampaikan Deckyrich Dwiard, seorang karyawan salah satu media di Jakarta. Menurut dia, alasan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat diterima masyarakat.

"Pendidikan itu menunjang untuk tenaga kerja yang lebih berkualitas, dan didukung tanggungan kesehatan dan kesejahteraan dari pemerintah," ujar Deckyrich.

Menurut Deckyrich, manfaat subsidi BBM pada era pemerintahan sebelumnya kurang dirasakan masyarakat. Ia berharap, pemerintahan Jokowi memegang komitmen untuk mengangkat kesejahteraan Indonesia di balik kenaikan harga BBM.

"Walau cuma sebentar sih, tapi saat jabat jadi Gubernur (DKI Jakarta) dia terbilang commit sama omongannya. Jadi sejauh ini sih saya percaya," kata dia.

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni premium RON 88 dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00. BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar naik Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pemerintah mengklaim akan mampu mengalihkan dana subsidi BBM itu ke sektor produktif yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com