"Kalau berani, Golkar undang KPK untuk mengawasi munas," ujar Burhanudin dalam diskusi di Jakarta, Minggu (16/11/2014).
Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik itu mengungkapkan, apabila Golkar berani menggandeng KPK, maka akan menjadi teladan bagi semua partai politik dalam proses pemilihan ketua umum.
Burhan mengaku pada tahun 2004 lalu, menyaksikan sendiri peredaran uang yang terjadi pada munas Golkar.
"Sejauh mana demokratisasi yang terjadi pada sebuah partai, ditandai dengan tidak adanya politik uang. Maka undang saja KPK. Kalau Golkar berani, saya angkat empat jempol saya," kata Burhan.
Menanggapi tantangan Burhan tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengapresiasi usulan itu. Dia pun berharap agar Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas Partai Golkar Nurdin Halid bisa mendengarkan usulan tersebut.
"Mudah-mudahan ide ini didengar oleh Ketua SC. Mudah-mudahan ini bisa dimasukkan dalam salah satu maklumat di rapimnas. Saya sendiri mendukung sepenuhnya," kata Priyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.