Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Palubuhu mengatakan, para rektor telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan gubernur terkait demo mahasiswa yang terjadi di Makassar pada hari ini. Menurut dia, sejauh ini aparat kepolisian masih bisa mengendalikan massa.
“Jangan kan mahasiswa, apa pun warga sipil melakukan anarkis, melakukan mengganggu hak-hak orang banyak, jelas melanggar aturan, tentu ada sanksinya,” kata Dwia di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (13/11/2014).
Dwia menemui Wapres Jusuf Kalla untuk menyampaikan perkembangan aksi mahasiswa. Ia mewakili Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas 45, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Negara Alauddin, dan Universitas Muhammadiyah.
Kepada Kalla, Dwia menyampaikan bahwa aksi mahasiswa di Makassar masih terkendali. Ia meminta polisi menindak para mahasiswa yang berunjuk rasa jika melakukan aksi seperti membakar ban, menutup jalan, atau perbuatan anarkisme lainnya
“Kami sudah sepakat dengan aparat untuk menjaga suasana kondusif. Kalau ada tindakan yang anarkis, di luar waktu unjuk rasa, silahkan (ditindak),” kata dia.
Ia juga menyampaikan bahwa massa yang berunjuk rasa di Makassar tidak sepenuhnya mahasiswa. Saat berunjuk rasa, kata dia, para mahasiswa tidak mengatasnamakan lembaga kampus, melainkan lembaga eksternal yang mereka wakili.
Selain itu, kata Dwia, laporan terakhir dari pihak Kepolisian menyebutkan bahwa pengunjuk rasa yang diamankan dalam demo di Makassar hari ini bukan mahasiswa.
“Laporan terakhir yang ditangkap itu non mahasiswa. Para mahasiswa harus aware, jangan sampai mengatasnamakan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak seperti itu,” kata dia.
Selanjutnya, untuk mencegah gelombang unjuk rasa di kalangan mahasiswa di Makassar meluas, Dwia mengatakan bahwa para rektor akan menyampaikan arahan kepada para mahasiswa bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang bertujuan menjadikan sektor pendidikann lebih baik.
“Yang dampaknya perbaikan di sektor pendidikan, infra, jadi memberi pencerahan kepada mahasiswa, bukan persoalan menolak apa menerima,” katanya.
Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Makassar di depan kantor DPRD Makassar, sempat ricuh. Petugas Kepolisian sempat mengamankan mahasiswa yang ikut dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.