Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luruskan Pernyataannya, Bupati Bantaeng Sebut Kartu Jokowi Berguna

Kompas.com - 13/11/2014, 17:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meluruskan pernyataan yang menyebutkan bahwa warga Bantaeng tidak memerlukan Kartu Indonesia Sehat yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, menurut Nurdin, pemerintahannya sejak lama telah menerapkan pengobatan gratis bagi seluruh warga Bantaeng. (Baca: Pengobatan di Bantaeng Sudah Gratis, Kartu Jokowi Tak Terlalu Berguna)

Seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (13/11/2014), ia meluruskan pernyataannya itu dan menyatakan, bahwa warga akan sangat terbantu jika "kartu sakti" Jokowi masuk ke daerahnya.

“Sekarang belum ada kartu itu. BPJS masih berlaku, jadi kami enggak ada masalah. Kalau sudah ada, ya kami senang merasa terbantu,” kata Nurdin, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Nurdin mengaku, pertemuannya dengan JK membahas soal investasi.

Lebih jauh, Nurdin mengatakan, warga Bantaeng memang tidak memerlukan kartu sehat jika hanya menderita sakit ringan. Menurut Nurdin, masyarakat bisa menghubungi 113 yang beroperasi selama 24 jam. Selanjutnya, dokter yang siaga 24 jam di Bantaeng akan menghampiri rumah warga kurang mampu yang membutuhkan perawatan tersebut. Namun, jika mengalami sakit berat dan harus dirawat, menurut Nurdin, kartu jaminan kesehatan seperti yang diluncurkan Presiden Jokowi itu memang diperlukan.

“Tapi berikutnya butuh Jamkesda, Jamkesmas, BPJS. Saya cerita kalau jemput enggak pakai kartu, itu betul enggak pakai kartu-kartuan. Kalau nanti dirujuk, dioperasi, atau dirawat, baru pakai kartu. Tidak ada kartu kan harus bayar. Malah kami terbantu kalau kartu bisa digunakan. Sekarang sudah ada Jamkesmas, Jamkesda, BPJS, sekarang tinggal sosialisasikan kegunaannya,” ujar Nurdin.

Kartu sakti Jokowi, menurut dia, belum dibagikan di wilayah Bantaeng. Menurut data yang dimiliki Nurdin, ada 5000 warga miskin di wilayahnya.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi pada Selasa (11/11/2014) malam, Nurdin menyatakan kepuasannya terhadap sistem kesehatan yang sudah diterapkan di daerahnya. Dia menilai, Kartu Indonesia Sehat yang diluncurkan Jokowi tidak akan terlalu efektif dan tidak banyak membantu.

"Alhamdulillah, di Bantaeng kami enggak perlu kartu-kartuan kalau sakit," kata Nurdin dalam Dialog Demokrasi 'Dari Daerah Untuk Indonesia' di Hari Ulang Tahun ke-15 The Habibie Center di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Nurdin menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu sudah dibuat call center yang memungkinkan warga tidak mampu untuk menelpon jika jatuh sakit. Pertolongan pun akan segera datang. Sebelumnya, dia juga menyampaikan bahwa hal yang terpenting sebenarnya bukan lah penanganan terhadap orang yang jatuh sakit. Seharusnya, kata dia, pemerintah justru lebih berupaya agar kesehatan penduduk terjaga agar mereka tak sampai jatuh sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com