Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plt Sekjen PDI-P Maklum jika Kader Tak Kompak Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM

Kompas.com - 11/11/2014, 14:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai wajar apabila terdapat perbedaan pendapat dalam internal partainya terkait kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang direncanakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Namanya kebijakan yang penting dan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, memang ada dinamika di dalamnya, apalagi terkait kenaikan harga BBM," kata Hasto, Selasa (11/11/2014), di Jakarta.

Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu berpesan agar para kader PDI-P tidak melihat kenaikan harga BBM sebagai kebijakan tunggal yang diambil pemerintah. Ia menyebutkan, ada kebijakan lain yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Misalnya, bagaimana Jokowi mencanangkan memberantas mafia migas. Bagaimana mengefisienkan sektor produksi dan distribusi. Bagaimana mengedepankan politik keberpihakan bagi rakyat. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera diprioritaskan. Bagaimana dilakukan audit migas. Bagaimana reformasi perpajakan juga dijalankan sehingga itu menjadi satu paket kebijakan," kata Wakil Sekjen PDI-P tersebut.

Meski PDI Perjuangan menjadi partai pendukung pemerintah, beberapa politisi partai tersebut menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, misalnya, mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014 (Baca: Effendi Simbolon: Rencana Kebijakan Jokowi Bertentangan dengan PDI-P). Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka juga mengkritik rencana kenaikan harga BBM (Baca: Rieke Tolak Rencana Jokowi Naikkan Harga BBM).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah mengatakan, saat ini PDI-P belum mengambil sikap apa pun terhadap rencana kenaikan harga BBM. PDI-P akan terlebih dahulu mendengar argumen pemerintah dan nantinya bisa menerima, menerima dengan catatan, atau menolak rencana itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com