Juru Bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menjelaskan, pemberian ketiga kartu tersebut kepada masyarakat merupakan bagian dari merealisasikan janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye dulu. Anggaran yang digunakan, sambung dia, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Gunakan peta-peta yang dibuat Pak SBY, kemudian dimodifikasi," ujar Eva.
Eva menjelaskan, penggunaan APBN yang dibuat SBY ialah karena Jokowi belum bisa merombak APBN. Pada APBN selanjutnya, Jokowi akan bisa menentukan postur anggaran. Eva tidak menyebut dari pos anggaran mana "kartu sakti" Jokowi itu diambil.
"Sebagai pemerintahan yang baru dituntut apa yang harus dilakukan, tidak mungkin menunggu fiskal anggaran mendatang yang dibuat Jokowi," ujarnya. (Eri Komar Sinaga)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.