Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Perekonomian Mengaku Sudah Selesaikan Kalkulasi Harga BBM

Kompas.com - 07/11/2014, 17:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Sinyal pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian menguat. Setelah pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan kenaikan harga BBM akan dilakukan bulan ini, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil juga menuturkan sudah merampungkan kalkulasi soal skenario kenaikan harga BBM.

"Persiapannya sudah cukup bagus. Kami sudah hitung, tapi belum (diumumkan)," kata Sofyan usai Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Meski kalkulasi sudah dilakukan, Sofyan mengaku belum mengetahui kapan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. "Saya tidak bisa konfirmasi tanggalnya," ucap dia.

Saat ditanya lebih lanjut soal perubahan harga yang ditetapkan pemerintah, Sofyan pun berlari menghindari wartawan.

Sebelumnya, perbedaan sikap terlihat dari Jokowi dan JK. Jokowi mengaku belum ada kepastian menaikkan harga BBM karena masih menunggu kalkulasi dan pendistribusian kartu perlindungan sosial. Di sisi lain, Jokowi mulai gencar berbicara soal beban subsidi BBM yang terlalu berat sehingga perlu ada pengalihan untuk sektor produktif.

Jokowi menyebutkan anggaran pemerintah untuk subsidi BBM mencapai Rp 741 triliun. Jumlah itu jauh di atas anggaran kesehatan yang hanya Rp 202 triliun dan anggaran infrastruktur sebesar Rp 577 triliun.

Sementara itu, JK tampak lebih lugas. Dia menilai kenaikan harga BBM memang perlu dilakukan. Dia bahkan menyatakan kenaikan harga BBM kemungkinan dilakukan pada bulan November ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com