Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Buat Apa Pengurangan Subsidi BBM?

Kompas.com - 06/11/2014, 17:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Ibas, pengurangan subsidi BBM tidak masuk akal dilakukan saat ini karena harga minyak dunia terus turun sampai ke kisaran 80 dollar AS per barrel.

"Bahwa kalau memang kondisi saat ini dalam keadaan stabil atau (harga minyak) lebih rendah, ya buat apa melakukan pengurangan subsidi?" kata Ibas, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Ibas menegaskan bahwa pendapatnya ini atas nama pribadi dan bukan pendapat resmi Fraksi Demokrat karena belum ada sikap resmi yang diambil.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu melanjutkan, laju ekonomi Indonesia saat ini memang cenderung melambat. Penyebabnya di antaranya karena hiruk pikuk pemilihan umum dan pembentukan kabinet pemerintahan yang baru.

Namun, untuk menyikapinya, kata Ibas, tidak ada alasan bagi pemerintah menaikkan harga BBM saat ini. Kalaupun harus dinaikkan, maka putra Susilo Bambang Yudhoyono itu meminta pemerintah memberi penjelasan secara detail kepada DPR.

"Jangan sampai membuat masyarakat semakin sulit. Belum lagi nanti ada relasi dengan yang lainnya. Saya tidak mau kenaikan harga BBM, tapi tidak dipikirkan kemungkinan lain," ujarnya.

Ibas menambahkan, kondisi yang dihadapi pemerintah saat ini berbeda dengan konsisi saat pemerintahan SBY. Pada pemerintahan SBY, kata dia, harga minyak dunia tengah melonjak dan tembus 100 dollar AS per barrelnya.

"Jangan sampai seolah-olah pemerintah (saat ini) mencari tambahan melalui pencabutan subsidi untuk menjalankan program-program yang menjadi implementasi harapan dan janji kampanye," pungkas anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com