JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum tentu mendukung rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. PDI-P akan mendengarkan argumentasi terlebih dahulu dari Jokowi-JK soal alasan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Setelah kami mempelajari argumentasi pemerintah terkait kenaikan harga BBM tersebut, baru DPP PDI-P akan menentukan sikap lebih lanjut apakah akan menyetujui, menyetujui dengan catatan, atau menolak rencana pemerintah mencabut subsidi BBM tersebut," kata Ketua Fraksi PDI-P di MPR, Ahmad Basarah, saat dihubungi, Kamis (6/11/2014).
Basarah mengatakan, meski berada dalam gerbong pendukung pemerintah, partai banteng tidak mau hanya menurut pada segala keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah. PDI-P hanya akan mendukung kebijakan yang menguntungkan rakyat. Sebaliknya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu akan mengkritik berbagai kebijakan yang merugikan.
"Cara kami mendukung kebijakan pemerintah tersebut di parlemen bukan dengan cara menjadi lembaga stempel pemerintah seperti yang pernah terjadi pada zaman Orde Baru dulu," ujar Basarah.
Sebelumnya, beberapa politisi PDI-P melakukan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Effendi Simbolon mempertanyakan Jusuf Kalla yang kelihatan begitu bernafsu menaikkan harga. Rieke Diah Pitaloka juga mengkritik rencana kenaikan BBM melalui akun Twitter-nya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.