Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misteri Pertemuan Megawati dan SBY, Puan Maharani Sebut Lagi "Pesan Tak Sampai"

Kompas.com - 05/11/2014, 11:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak kunjung bertemunya dua mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tak lagi sekadar memunculkan spekulasi, tetapi sudah pula menjadi semacam misteri.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, punya versi penjelasan tersendiri atas hal ini. Dia menduga ada pesan tak sampai yang "menjegal" pertemuan Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

"Tidak tahu kenapa, ada pesan tidak sampai," ujar Puan dalam wawancara khusus KompasTV bersama Kompas.com dan Tribunnews, Jumat (31/10/2014).

Puan mengatakan, pertemuan kedua tokoh yang dianggap bakal meredakan banyak ketegangan politik itu sudah sering diupayakan. Terakhir, kata dia, Megawati sudah bersiap bertemu SBY. "Tidak tahu kenapa, komunikasi dari pukul 14.00 sampai 19.00 tidak direspons," ujar dia.

Komunikasi yang dimaksud oleh Puan itu terjadi baru-baru ini, menjelang pemilihan pimpinan DPR. "Mungkin memang Tuhan belum merestui ada pertemuan itu. Ada saja kendalanya," lanjut Puan. Dia menambahkan, saksi soal kesiapan Megawati bertemu SBY itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, selain dirinya sendiri.

Tak hanya dengan SBY

Kisah "pesan tak sampai" yang dia duga sebagai penyebab tak kunjung bertemunya Megawati dan SBY ini muncul saat Puan bertutur tentang upayanya menjalin komunikasi politik selama berkiprah di DPR. Puan adalah Ketua Fraksi PDI-P di DPR pada periode jabatan yang lalu, dan terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019 sebelum ditunjuk menjadi menteri.

Selain dengan SBY, Puan mengatakan selalu berupaya menjalin komunikasi politik dengan semua tokoh. "Saya usahakan tokoh-tokoh ketemu. Ada pula pertemuan-pertemuan informal, termasuk dengan ketua umum partai-partai di koalisi Pak Prabowo (Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra)," ujar dia, merujuk pada komunikasi dengan Koalisi Merah Putih.

Lagi-lagi, Puan menyebut soal "pesan tak sampai" saat menyikapi bahwa masih saja ada persoalan komunikasi politik di DPR, antara Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI-P dan Koalisi Merah Putih. "Mereka selalu mengatakan 'tidak ada (masalah) apa-apa', (menyebut situasi politik) 'cooling down'. Akan tetapi, ada pesan tak sampai (sehingga situasi seperti sekarang)."

Menurut Puan, dia telah mencoba mengatur pertemuan dengan tokoh politik mana pun yang mau bertemu dengannya. Namun, Puan tak mau berkomentar lebih banyak soal "perseteruan" di antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang sampai Rabu (5/11/2014) belum kunjung reda. Dia berkilah, posisinya saat ini tak lagi di parlemen, dan dia sudah menjadi bagian dari lembaga eksekutif.

Hanya, Puan berpendapat, persoalan tersebut akan selesai ketika para pimpinan partai politik turun tangan meredakannya. "Siapa pun pimpinannya, harus kembali ke pemikiran (mengenai) apa yang harus dibuat untuk bangsa ini ke depan," kata dia.

Menurut Puan, sikap pimpinan masih akan menjadi rujukan sikap dan langkah bagi orang-orang yang mereka pimpin. "(Namun, persoalan di parlemen itu) tidak akan bisa reda kalau beda antara yang di mulut dan yang di hati. Tidak akan bisa juga kalau apa yang dilakukan berbeda dengan niatnya."

Puan meminta para pemimpin partai politik ataupun parlemen untuk saling meredam ego. "Untuk bersama berbuat bagi bangsa, apalagi (kedua koalisi) punya visi yang sama, membangun bangsa," tekan dia.

Versi mana yang benar?

Penuturan Puan soal dugaan "pesan tak sampai" yang menghalangi pertemuan Megawati dan SBY ini masih menyisakan tanya yang lain. Sebelum ada pengungkapan kesiapan Megawati bertemu, "versi" lain sudah muncul lebih dulu, yakni soal Megawati dan SBY tidak jadi bertemu, pada hari-hari penentuan menjelang pemilihan pimpinan DPR itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com