Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Kubu Romahurmuziy Ajak Djan Faridz Jadi Ketua Majelis Kesepuhan

Kompas.com - 02/11/2014, 17:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy mengajak Djan Faridz untuk menjadi ketua organisasi sayap Majelis Kesepuhan. Djan Faridz baru saja didapuk menjadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar VIII yang digelar kubu Suryadharma Ali, di Hotel Sahid Jakarta.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP versi Muktamar VIII PPP di Surabaya, Amirul Tamim, menuturkan, tawaran untuk Djan Faridz mengetuai Majelis Kesepuhan adalah untuk mewujudkan ishlah dan menyudahi dualisme PPP. Organisasi Majelis Kesepuhan itu adalah organisasi sayap yang baru dibentuk dan diperuntukkan bagi kader PPP berusia di atas 60 tahun.

"Ini dalam rangka ishlah, Majelis Kesepuhan ditinggikan sebagai nara sumber kegiatan-kegiatan partai," kata Amirul, di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Amirul menegaskan, sesuai ketetapan Muktamar VIII PPP di Surabaya, DPP PPP menginstruksikan pada DPW dan DPD PPP yang melanggar garis kebijakan partai dengan menghadiri Muktamar VIII PPP selain yang diselenggarakan di Surabaya pada 15-17 Oktober 2014, akan mendapat sanksi mulai dari teguran lisan sampai tertulis.

Sanksi dapat berlanjut sampai pemberhentian anggota dewan pimpinan, penarikan keanggotaan dewan, sampai pemberhentian keanggotaan partai. Tetapi untuk para anggota PPP yang hadir di Muktamar VIII Hotel Sahid, Amirul mengaku pihaknya belum membuat keputusan. Ia pastikan, semangat awalnya adalah ishlah demi menyudahi dualisme kepengurusan di tubuh PPP. "Kita akan bahas nanti, kita ingin persuasif dan mengajak ishlah," pungkas Amirul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com