Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Ada Campur Tangan Megawati Saat Jokowi Tunjuk Puan Jadi Menko?

Kompas.com - 01/11/2014, 08:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menuai sorotan banyak pihak.

Spekulasi pun merebak. Salah satunya, muncul anggapan ada campur tangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam membantu Puan mendapatkan "tiket gratis" untuk masuk dalam kabinet sebagai menteri strategis. Apa benar demikian?

Dalam sesi wawancara bersama KompasTV, Kompas.com, dan Tribunnews, Jumat (31/10/2014), Puan memberi klarifikasi gamblang. Ia membantah bahwa Megawati—yang juga adalah ibu kandungnya—memengaruhi atau bahkan menekan Presiden Jokowi untuk menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"(Pembentukan kabinet itu) hak prerogatif Presiden. "Enggak ya (bahwa ada campur tangan Megawati). Bagaimana juga saya mau minta? Ini juga bukan masalah ewuh pakewuh," tepis Puan.

Bagi Puan, jabatan yang diamanatkan Presiden Jokowi pasti telah diperhitungkan dan menjadi tantangan besar untuk menjawab pihak yang meragukan kemampuannya. (Baca: Dianggap Tak Kompeten Jadi Menko, Ini Jawaban Puan Maharani).

Puan pun berpendapat, komentar atau spekulasi memang gampang saja dilontarkan. Bagi dia, saat ini yang terpenting adalah bekerja. "Kalau kita dikasih kesempatan, kita harus bisa jalankan sebaik-baiknya. Ini tantangan. Kita sebenarnya bisa kalau dikasih kesempatan."

Saat dia ditunjuk menjadi Menko PMK, kata Puan, Megawati memintanya untuk menjalankan amanat sebaik mungkin. Tak ketinggalan, Puan juga menyebut Presiden ke-5 RI itu juga memintanya untuk bekerja optimal membantu Presiden Jokowi.

"Beliau (Megawati) mengatakan, 'kamu mendapatkan amanat yang cukup berat, tetapi kamu pasti bisa.' Beliau terus memberikan semangat kepada saya," ujarnya.

Perlakuan istimewa

Mantan Ketua Fraksi PDI-P di DPR ini juga menyangkal bahwa dia mendapat perlakuan istimewa dari Presiden Jokowi. Sebagai informasi, Puan adalah menteri koordinator termuda di kabinet Jokowi, dan satu-satunya menteri yang tidak dipanggil ke Istana Kepresidenan saat seleksi menteri oleh Jokowi.

Puan menjelaskan, alasan kuat mengapa dirinya tak dipanggil ke Istana saat seleksi menteri adalah karena dia telah mengenal lama Presiden Jokowi. Puan mengaku telah mengenal dekat Jokowi saat maju dalam Pilkada Solo dan Pilgub DKI Jakarta.

Komunikasi dengan Jokowi, lanjut Puan, semakin intens saat dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif PDI-P serta Pemilu Presiden 2014. Hasilnya, Puan sukses membawa PDI-P memenangkan pileg dan mengantarkan Jokowi menuju kursi RI 1.

"Jadi, beliau (Jokowi) memang sudah mengerti saya. Bukan karena saya tidak mau dipanggil (ke Istana), melainkan karena interaksi sudah lama dengan Pak Jokowi, sudah sama-sama paham mengenai sifat, kekurangan, dan kelebihan," ujarnya.

Saat ini, Puan tak ingin larut menanggapi keraguan yang dialamatkan kepadanya. Ia hanya ingin fokus bekerja, sesuai dengan amanat Presiden Jokowi yang ingin mempercepat bergulirnya program unggulan dan menghadirkan negara di setiap kesulitan yang dirasakan masyarakat.

"Kalau saya dipilih, saya yakin sudah dengan pertimbangan yang matang, bukan karena saya putrinya Megawati Soekarnoputri. Saya berusaha sebaik-baiknya. kita mampu kalau kita mau benar-benar bekerja dan berjuang," tekan Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Nasional
Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Nasional
1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com