Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Ruangan Sempit dan Toilet Dipakai Beramai-ramai, DPR Akan Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 31/10/2014, 18:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Golkar, Roem Kono, langsung bekerja seusai terpilih sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Dia mewacanakan pembangunan gedung baru setelah mengecek ke sejumlah ruangan di Gedung DPR.

Menurut dia, banyak ruangan dan fasilitas di Gedung DPR yang tidak layak. Ruangan-ruangan yang ada, kata Roem, tidak memadai untuk kegiatan anggota DPR.

"Penambahan ruangan penting, bukan hanya untuk fasilitas anggota, melainkan juga tenaga ahli, sekretaris, dan tamu," kata Roem saat berkunjung ke ruang wartawan DPR, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2014).

Menurut Roem, ruangan untuk anggota DPR saat ini sangat sempit. Saat ini, kata dia, setiap anggota mendapatkan ruangan 4 x 7 meter. Padahal, menurut dia, fasilitas yang ideal adalah 16 x 16 meter.

"Luasnya perlu ditambah. Mereka kan bawa tenaga ahli, relawan yang datang. Masa satu toilet dipakai sampai 8-9 orang," keluhnya.

Roem lalu beranjak untuk mengecek lantai II Nusantara III DPR, tempat pegawai pemberitaan berada. Dia turut mengajak wartawan mengikuti kegiatannya.

"Museum dan perpustakaan juga harus kita perbaiki, memperbaiki citra DPR. Dihuni 560 orang loh. Masa kalah sama BPK, yang anggotanya cuma sembilan orang, luas bangunannya separuhnya gedung ini. Mereka kan enggak banyak tamu," ujarnya kepada para pegawai.

"Anggota DPR nggak betah di ruangannya, sempit. Di dalam situ ada tenaga ahli, relawan, sekretaris, apalagi kalau cantik-cantik," tambah Roem.

Jadi, akan bangun gedung baru? "Menambah ruangan kan harus membangun, masa cuma patok-patok saja," ujar Roem sambil tertawa.

Wacana pembangunan gedung baru DPR sempat muncul ketika periode 2009-2014. Setelah dikritik publik, rencana tersebut dibatalkan. (Baca: Gedung Mewah Wakil Rakyat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com