DPR Diminta Kedepankan Kepentingan Bangsa, Sudahi Konflik!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta Heri Budianto mengimbau para politisi di DPR RI mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok sehingga kebuntuan komunikasi di parlemen bisa segera diakhiri.

"Jika kebuntuan yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan, kemungkinan DPR RI akan stagnan dan tidak bisa bekerja baik," kata Heri Budianto, di Jakarta, Jumat (31/10/2014), seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakan Heri menanggapi terjadinya pimpinan tandingan dan penyampaian mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang telah terbentuk sebelumnya. (Baca: Ini Pimpinan DPR Versi Koalisi Indonesia Hebat)

Menurut Heri, para politikus di DPR mestinya dapat melepaskan ego dan kepentingan kelompok dengan mengutamakan kepentingan bersama dalam membangun bangsa dan negara.

"Persoalan internal di DPR RI hendaknya diselesaikan oleh tokoh-tokoh di DPR RI itu sendiri," kata doktor ilmu komunikasi ini.

Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini menambahkan, dua kekuatan politik di DPR RI saling unjuk kekuatan dengan menggunakan instrumen yang disebut konstitusional dan kepentingan rakyat, padahal justru menyulut pertentangan berkepanjangan.

Ia mengusulkan, sebaiknya pertentangan perebutan kekuasaan disudahi dengan mengedepankan kepentingan bersama untuk membangun bangsa.

Preseden buruk

Sementara itu, anggota Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof Nanat Fatah Natsir, menilai, munculnya dualisme pimpinan di DPR bisa menjadi preseden buruk dan merembet ke institusi lain, seperti eksekutif, DPRD, dan lainnya.

"DPR seharusnya memberi contoh yang baik. Contoh buruk yang ditunjukkan di DPR bisa menimbulkan masalah baru yang jauh lebih buruk," kata Nanat Fatah Natsir.

Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan, semua pihak pasti prihatin dengan situasi yang terjadi di DPR saat ini. Karena itu, dia berharap semua pihak di DPR bisa mengedepankan sikap kedewasaan berpolitik.

"Semua pihak seharusnya mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Ketidakpuasan jangan dilanjutkan dengan membuat tandingan," tutur Direktur Institut Madani Nusantara itu.

Terpisah, Presiden Joko Widodo berharap semua pihak, termasuk para anggota legislatif, bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Akan lebih baik kalau kita ini bersatu dan menjaga persatuan dan kesatuan," kata Presiden.