Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tamliha: Pemerintah Berhubungan dengan Komisi DPR Versi KMP, Tidak Sah!

Kompas.com - 31/10/2014, 16:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia hebat (KIH) Syaifullah Tamliha menegaskan, kebijakan yang diambil berdasarkan konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR RI Setya Novanto dkk tidak sah.

"Kalau pemerintah berhubungan dengan (komisi dari) KMP (Koalisi Merah Putih) sudah jelas tidak sah," ujar Tamliha di Kompleks Parlemen, Jumat (31/10/2014) siang.

Salah satu politisi PPP tersebut pun berharap supaya unsur pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bermitra kerja dengan pimpinan sekaligus komisi dan alat kelengkapan Dewan versi KIH, bukan dengan yang telah terbentuk saat ini.

Tamliha menyebutkan, komisi dan alat kelengkapan Dewan yang telah terbentuk sebelumnya cacat legitimasi demokrasi. Mereka, lanjut Tamliha, terbentuk karena paksaan dan tanpa mengakomodasi aspirasi kekuatan politik di luar KMP.

Sementara itu, komisi dan alat kelengkapan Dewan versi KIH, lanjut Tamliha, telah sesuai dengan asas demokratis. Pihaknya akan tetap meminta usulan siapa saja yang akan menjadi pimpinan komisi dan alat kelengkapan lainnya dari KMP untuk dimusyawarahkan.

Diberitakan, fraksi KIH membentuk struktur pimpinan DPR RI tandingan. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan empat wakilnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Pimpinan DPR RI versi KIH ialah Ketua DPR RI Ida Fauziah (PKB), dengan empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Effendi Simbolon (PDI-P), Iskandar Prasetyo (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Supriadin (Nasdem). Ida mengatakan, pimpinan DPR RI versi KIH ini akan langsung bekerja, yakni menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi demi mempersiapkan penetapan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Adapun rapat konsultasi tersebut digelar pada Senin (3/11/2014) mendatang. Rapat konsultasi tersebut juga akan berbicara soal mendefinitifkan pimpinan DPR versi KIH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com