Segera Tetapkan Jaksa Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 10 hari dilantik, Presiden Joko Widodo belum juga menetapkan jaksa agung definitif pengganti Basrief Arief. Penetapan jaksa agung yang tergolong lambat dikhawatirkan menghambat kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung.

"Memberantas korupsi tidak bisa ditunda karena koruptor juga tak pernah menunda pekerjaannya merampok uang negara setiap saat,” kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, Kamis (30/10/2014), di Jakarta.

Menurut Emerson, ICW mendesak Jokowi segera menetapkan jaksa agung agar pemerintah bisa segera :tancap gas" untuk menjalankan program di bidang penegakan hukum. "Semakin cepat semakin baik," katanya.

Ia mengatakan, tanpa jaksa agung definitif, agenda hukum dan anti korupsi yang dicanangkan Jokowi tidak akan berjalan. ”Percepatan penetapan juga diperlukan untuk menghindari spekulasi masih adanya tarik-menarik kepentingan atau bagi-bagi kursi untuk partai pendukung Jokowi,” katanya.

Meski posisi jaksa agung di bawah kendali penuh presiden, ICW meminta Jokowi tetap menjaga independensi jaksa agung. Menurut Emerson, jaksa agung seyogianya bertindak bukan atas instruksi presiden, melainkan semata untuk menegakkan hukum. "Jaksa Agung bertanggung jawab kepada kepala negara, bukan kepala pemerintahan," kata Emerson.

Dari kalangan internal

Terdapat sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat jaksa agung. Dari internal kejaksaan, salah satu kandidat kuat adalah Muhammad Yusuf yang kini menjabat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kalangan jaksa mengharapkan Jokowi memilih jaksa agung dari internal kejaksaan. Alasannya, orang dalam tidak perlu lagi beradaptasi serta telah memahami persoalan-persoalan birokrasi sehingga kejaksaan bisa segera bekerja dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Sementara dari pihak eksternal, kandidat yang diusulkan Bambang Widjojanto yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala PPATK M Yusuf ketika dikonfirmasi mengatakan belum mengetahui hal tersebut. Saat ditanya kesiapannya jika terpilih, Yusuf mengatakan, di mana pun bertugas, ia akan mengemban amanah dengan sebaik-baiknya.

Koordinator Aliansi Jaksa Reda Mantovani juga mengharapkan Presiden Jokowi segera menetapkan jaksa agung yang baru. (FAJ)