Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor ke Wapres, Kapolri Sebut Indonesia Rawan Terorisme

Kompas.com - 30/10/2014, 18:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (30/10/2014), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Ia melaporkan perkembangan penanganan aksi terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Sutarman, Indonesia rawan terorisme.

"Mulai dari bom Bali yang dulu, sampai sekarang, sampai dengan sekarang bom target-nya anggota Polri, dan targetnya pada simbol pemerintahan, koneksinya dengan ISIS. Itu kami laporkan semua, dan Indonesia cukup rawan terhadap pelaku-pelaku terorisme di Indonesia," kata Sutarman, seusai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.

Sutarman juga telah menyampaikan kepada Wapres langkah-langkah yang sudah dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, mau pun langkah deradikalisasi.

"Sehingga ini kita harapkan bisa jadi satu kebijakan ke depan untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia," sambung Sutarman.

Ia berpendapat, aksi terorisme berdampak luar biasa terhadap perekonomian suatu negara. Sutarman mencontohkan kasus bom Bali yang terjadi beberapa tahun lalu. Menurut Sutarman, pemulihan ekonomi akibat bom bali membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun.

"Ini akan sangat berbahaya sehingga kita serius menangani masalah ini, dan kami melaporkan ke Pak Wapres," kata Sutarman.

Mengenai anggaran untuk penanganan kejahatan terorisme, kata Sutarman, Polri akan kembali mengajukan alokasi anggarannya kepada pemerintah. Menurut dia, anggaran ideal untuk penanganan terorisme bagi Kepolisian kurang lebih Rp 100 triliun. Namun, hingga kini, negara baru dapat mengalokasikan anggaran Rp 44 triliun per tahun.

"Anggaran kita yang real yang harus kita lakukan," kata Sutarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com