Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun 11 Waduk Baru sampai 2015

Kompas.com - 30/10/2014, 13:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sebanyak 11 waduk  ditargetkan akan mulai dibangun mulai akhir tahun 2014 hingga tahun 2015 mendatang. Pembangunan waduk ini diharapkan bisa menambah volume air untuk lahan pertanian di sekitarnya.

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

"Pada tahun 2015, kami akan mempercepat pengadaannya agar ada lima bendungan ditandatangani kontraknya pada 2014 sehingga fisiknya bisa dilaksanakan 2015. Sementara itu, pada tahun 2015, anggaran sudah dialokasikan untuk 6 bendungan lagi," kata Basuki.

Pagi ini, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri terkait perekonomian untuk membahas sejumlah isu, mulai dari penerimaan dari sektor pajak, listrik, hingga irigasi.

Basuki menuturkan, pembangunan waduk menjadi prioritas untuk memastikan bahwa program kedaulatan pangan bisa segera dicapai.

"Walaupun ada benih, pupuk, tanah, kalau tidak ada air, kan tidak bisa. Beliau menaruh perhatian pada pembangunan bendungan dan irigasi untuk menuju kedaulatan pangan," ucap dia.

Basuki menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasi 73 lokasi potensi pembangunan waduk di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Nusa Tenggara Barat, hingga Maluku.

Dari jumlah itu, sudah ada 47 waduk yang disurvei, dan ada 16 pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Pada 2014-2019, minimal ada 20 bendungan lagi sehingga menambah air 14 miliar meter kubik," kata Basuki.

Pembangunan waduk yang akan menjadi prioritas antara lain di Krueng Keureuto, Aceh; Pamarayan, Banten; Logung, Kudus; dan Namo di Nusa Tenggara Timur.

Mantan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum itu juga mengungkapkan, nantinya, 72 juta hektar irigasi akan dibangun di Indonesia. Sebanyak 50 persen merupakan tanggung jawab pemerintahan tingkat kabupaten.

"Masing-masing di irigasi yang menjadi tanggung jawab pusat. Ada 500.000 hektar yang rusak, 500.000 ada irigasi provinsi, dan 2 juta hektar di kabupaten. Untuk itu, (pembangunan) di bawah pemerintah pusat akan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan 3 juta hektar irigasi, kedaulatan pangan diharapkan bisa dijamin, termasuk pembangunan 1 juta hektar di bawah bendungan yang dibuat tadi," papar Basuki. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com