Pakar Australia Kritik Kabinet Kerja, Ini Komentar JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis penilaian buruk sejumlah pakar asal Australia terhadap Kabinet Kerja. Kalla meminta masyarakat menilai kinerja Kabinet Kerja diakhir pemerintahan nanti.

"Kita tidak tergantung pada penilaian siapa pun, yang penting nanti dilihat apa yang kita kerjakan. Jangan lihat awal, nilai nanti akhirnya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Sebelumnya, sejumlah pakar asal Australia menilai Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla memiliki kelemahan, terutama kurang mencerminkan visi reformasi ekonomi dan demokrasi. (baca: Pakar Australia Nilai Kabinet Jokowi Lemah)

Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) di Canberra menilai, sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi.

Selain itu, kata Fealy, ada tokoh yang sepertinya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi tetap masuk dalam kabinet. Fealy lantas menyebut nama Menteri BUMN Rini Soemarno. Ia menilai, masuknya Rini yang merupakan orang dekat Megawati Soekarnoputri itu menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati dan PDI-P.

Hal senada dikemukakan Profesor Hal Hill, juga dari ANU Canberra. Ia menilai, Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, dengan jumlah teknokrat yang sangat sedikit.

Karena itu, katanya, kabinet ini memiliki kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yang dijanjikan sendiri oleh Presiden Jokowi.

Namun demikian, pendapat berbeda disampaikan Profesor Greg Barton dari Monash University di Melbourne. Menurut dia, tokoh seperti Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman merepresentasikan keahlian yang dibutuhkan di bidangnya masing-masing.

Profesor Barton berharap Menteri Perdagangan Rahmat Gobel akan lebih pragmatis dalam isu-isu perdagangan bebas.

Prof Barton menyatakan komitmen Presiden Jokowi untuk tidak melakukan deal politik dengan oposisi, yaitu dengan tidak menunjuk menteri dari Partai Golkar.