Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Polri Tebang Pilih Tangani Kasus MA dan Obor Rakyat

Kompas.com - 30/10/2014, 07:40 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) menganggap sikap Polri dalam penangkapan MA, seorang pemuda yang dituduh menghina Presiden Joko Widodo, diskriminatif. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai, Polri telah tebang pilih dengan bersikap aktif hanya terhadap kasus yang pelakunya dari kalangan rakyat kecil.

"Polri bersikap aneh dan diskriminatif. Jika yang melakukan penghinaan rakyat kecil, Polri bekerja cepat dan segera melakukan penangkapan. Giliran yang melakukan penghinaan adalah orang kuat dan berpengaruh, Polri berdalih dan berputar putar serta tidak segera melakukan penangkapan," kata Neta, kepada Kompas.com, Kamis (30/10/2014).

Neta mencontohkan kasus Obor Rakyat yang mencuat saat pemilihan presiden lalu. Dia mengatakan, hingga saat ini dua tersangka dari kasus tersebut, yakni Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, Setyardi Budiono, dan penulis di tabloid tersebut, Darmawan Sepriyossa, belum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian.

Menurut Neta, kasus penangkapan terhadap MA ini, menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan Polri terkesan hanya tajam untuk rakyat kecil. Akan tetapi, tumpul ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh.

"Polri sangat berani dengan orang kecil dan tidak punya pengaruh, sebaliknya polisi sangat takut dengan orang kuat yang punya pengaruh," kata Neta.

Neta meminta agar Polri segera menangkap dua tersangka tabloid Obor Rakyat. Polri harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri tidak tebang pilih dalam menangani kasus penghinaan terhadap Jokowi.

"Jika tidak, jika hanya berani menangkap anak tukang sate yang dituduh menghina Jokowi-Mega, elit-elit Polri akan dengan mudah dituding publik bahwa mereka hanya bersikap mencari muka ke Jokowi dan hanya bisa membangun pencitraan belaka," kata Neta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com