Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Indonesia Hebat Dianggap Stres Hadapi KMP

Kompas.com - 30/10/2014, 07:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, munculnya dualisme kepemimpinan di DPR karena buntunya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghadapi Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut dia, apa yang dilakukan KIH tidak mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik. (Baca: Koalisi Indonesia Hebat Angkat Pimpinan DPR Tandingan)

“KIH stres menghadapi hegemoni KMP. KIH enggak dewasa dan tidak menunjukkan sosok wakil rakyat yang negarawan dalam berpolitik,” kata Pangi kepada Kompas.com, Kamis (30/10/2014).

Pada Rabu (29/10/2014) kemarin, digelar pemilihan dan penetapan pimpinan komisi. Dalam sidang pemilihan fraksi dari parpol KIH memilih tidak hadir dan menggelar pemilihan tandingan. Hasil pemilihan yang dipimpin Pimpinan DPR, 9 dari 11 komisi menempatkan para politisi KMP sebagai pimpinan. Hanya dua komisi yaitu Komisi V dan Komisi XI yang belum menggelar proses pemilihan pimpinan. (Baca: Koalisi Indonesia Hebat Akan Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan DPR)

Menurut Pangi, sejak awal KIH tahu bahwa mekanisme pemilihan pimpinan telah diatur di dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Tata Tertib DPR yang merujuk pada UU tersebut menyatakan pengajuan calon untuk segala pemilihan pimpinan di DPR dibuat menggunakan sistem paket. Sehingga, langkah boikot yang dilakukan KIH dengan tidak mengirimkan komposisi nama serta paket calon pimpinan sia-sia. (Baca: Kekalahan Beruntun Koalisi Indonesia Hebat di Parlemen, Simalakama Jokowi?)

“Jadi hanya satu paket yang maju, ya sudah pasti paket KMP sapu bersih semua pimpinan komisi, wong mereka (KIH) enggak memasukkan paketnya sebagai calon pimpinan komisi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai, baik KIH maupun KMP sama-sama rakus kekuasaan. KIH misalnya, dalam setiap pemilihan pimpinan selalu ingin menggunakan mekanisme musyawarah mufakat. Mereka sadar jika pemilihan melalui mekanisme voting maka akan kalah.

“Begitu juga KMP yang nyapu bersih semua pimpinan dewan beserta alat kelengkapan tanpa basa-basi. Hampir tidak ada KIH memperoleh jabatan strategis di parlemen,” kata Pangi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com