Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Indonesia Hebat Akan Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan DPR

Kompas.com - 29/10/2014, 15:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Indonesia Hebat akan melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Mosi tersebut dilayangkan terkait tidak didengarkannya suara mereka dalam sidang paripurna pembahasan alat kelengkapan DPR (AKD) pada Selasa (28/10/2014) kemarin.

Sidang tersebut memutuskan pemilihan alat kelengkapan DPR tetap dilaksanakan meskipun fraksi yang tergabung dalam KIH belum menyerahkan nama anggotanya.

"Mereka (pimpinan) dalam memutuskan kan tidak bijaksana. Boleh dong kita tidak percaya dengan pimpinan," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wurianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).

Surat yang menyatakan mosi tidak percaya rencananya akan dikirimkan ke pimpinan DPR sore ini. Dengan mosi tidak percaya ini, fraksi di KIH tidak akan mengikuti kegiatan atau rapat apa pun yang akan digelar DPR.

"Kita juga bisa buat rapat sendiri, kita lima fraksi," ujarnya.

Bambang meyakini bahwa sikap melayangkan mosi tidak percaya ini akan membuahkan hasil. Jika tidak, dia mengaku pihaknya akan mengupayakan cara lain. Namun, dia belum mau berbicara terkait pemilihan AKD tandingan. (Baca: Koalisi Indonesia Hebat Ingin Gelar Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR Tandingan)

"Kita lihat nanti aksi mereka seperti apa, ada aksi ada reaksi," ujar Bambang.

Partai-partai non-pemerintah (Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS) yang menguasai 313 kursi (56,5 persen), sejak awal, memang menghendaki pemilihan pimpinan alat kelengkapan dilakukan dengan sistem paket agar bisa ”menyapu bersih” semua pimpinan alat kelengkapan DPR setelah berhasil meraih semua kursi pimpinan DPR.

Sementara itu, partai-partai pendukung pemerintah (PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP) yang memiliki 247 kursi (43,5 persen) menghendaki pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dibagi secara proporsional kepada semua fraksi, seperti yang sudah terjadi pada dua periode sebelumnya.

Karena tak tercapai kesepakatan jalan tengah, untuk menghambat proses sapu bersih itu, lima partai pendukung pemerintah memboikot tidak menyerahkan daftar nama anggota komisi. Namun, pemilihan pimpinan AKD tetap dilaksanakan hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com