Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chandra M Hamzah dan Erry Riyana Yakin Sudirman Said Bawa Perubahan di ESDM

Kompas.com - 28/10/2014, 18:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah, menilai, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Sudirman Said merupakan sosok yang total terlibat dalam pemberantasan korupsi. Kiprah Sudirman dalam gerakan antikorupsi, kata Chandra, turut berkontribusi pada lahirnya KPK.

“Mungkin KPK tidak akan terbentuk kalau tidak ada orang bernama Sudirman Said,” ujar Chandra melalui siaran pers, Selasa (28/10/2014).

Jika melihat rekam jejaknya, Sudirman mendirikan lembaga swadaya masyarakat bernama Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) bersama dengan pegiat antikorupsi lainnya, yaitu mantan Komisioner KPK, Erry Riyana; mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, dan beberapa tokoh lainnya.

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Chandra M Hamzah, saat masih Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonakti, menjalani wajib lapor di kantor Badan Reserse dan Kriminal Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2009). Akhirnya penyidik Polri melimpahkan kasus Chandra M Hamzah beserta barang bukti percobaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejagung.
Menurut Chandra, Sudirman dan MTI berperan besar terhadap lahirnya KPK melalui pembahasan UU pembentukan lembaga antikorupsi.

“Sudirman juga menjadi pewawancara saat pembentukan struktur KPK di periode Pak Taufiqqurahman Ruki,” ujar Chandra.

Chandra mengatakan, saat KPK baru akan terbentuk, Sudirman ikut terlibat dalam proses seleksi lima pimpinan sebelum terbentuk struktur direktur dan deputi. Dengan terpilihnya Sudirman sebagai menteri ESDM, Chandra berharap kementerian tersebut dapat dibenahi dan lebih transparan.

“Saya berharap yang penting Pak Sudirman dapat membenahi kementerian ESDM dan membuatnya dapat lebih transparan. Paling tidak dengan adanya Pak Sudirman di sana kita sama-sama bisa berharap pada perbaikan di ESDM,” kata Chandra.

Dukungan terhadap Sudirman pun diutarakan oleh mantan Komisioner KPK, Erry Riyana, yang ikut mendirikan MTI bersama Sudirman. Erry meyakini bahwa kinerja Sudirman akan menguntungkan bagi pemerintahan yang baru terbentuk.

“Sebagai salah seorang yang tahu benar siapa Sudirman Said, saya yakin betul Jokowi-JK dan kita semua bakal diuntungkan dengan kehadiran dia dalam Kabinet Kerja asal didukung penuh,” ujar Erry.

Sementara itu, Sekjen Masyarakat Transparansi Indonesia Nizar Suhendra menilai, Sudirman tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan berbagai tugasnya, termasuk dalam memimpin Kementerian ESDM lima tahun ke depan.

“Pak Sudirman fungsinya connecting people, dia menemui banyak sekali pihak untuk melahirkan lembaga independen antikorupsi,” kata Nizar.

Sudirman bukanlah nama yang sama sekali baru di sektor ESDM. Sejumlah jabatan eksekutif baik di BUMN mau pun perusahaan swasta bidang ESDM pernah diemban pria kelahiran Brebes, 16 April 1963.

Sudirman tercatat pernah berkarir di BUMN migas terbesar, PT Pertamina (Persero). Awalnya, ia  dipercaya menjadi Staf Ahli Dirut Pertamina pada era Ari Soemarno. Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Sekretaris Perusahaan, sebelum menduduki posisi strategis sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC).

Sudirman juga pernah menjabat Wakil Dirut PT Petrosea Tbk dan Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk. Kedua perusahaan terbuka tersebut bergerak di bidang energi dan pertambangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com