Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Coret Calon Menteri yang Diduga Terlibat Kasus BLBI

Kompas.com - 26/10/2014, 07:43 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Partai Nasdem, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan memasukkan Enggartiasto Lukita (kader Partai Nasdem) ke kabinet Joko Widodo. Sebab, pria yang akrab disapa Enggar ini dianggap terlibat dalam skandal liquiditas Bank Indonesia dengan terpidana atas nama terpidana Joko S Tjandra.

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus saat menghubungi Kompas.com dari Jakarta, Sabtu (25/10/2014) pagi mengatakan, terdapat aliran atau transfer dana dari terdakwa Joko S Tjandra kepada Engga sebesar Rp 10 miliar.

“Karena itu kalau terjadi pengembangan kasus Joko S Tjandra terhadap sejumlah tersangka yang perkaranya belum dilimpahkan ke penuntutan, maka tidak tertutup kemungkinan Enggartiasto Lukita dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada rekening Enggartiasto Lukita dengan nomor 706.30.016171, pada Bank Lippo Panglima Polim pada tanggal 9 Juni 1999 terdapat aliran atau transfer dari Joko S Tjandra. Menurut jaksa, uang itu bersumber dari hasil korupsi,” beber Petrus.

Menurut Petrus, di dalam putusan PK nomor 12 PK/Pid.sus/2009 tanggal 11 Juni 2009, transfer dana ke rekening Enggartiasto Lukita, jelas disebutkan bahwa uang itu bersumber dari hasil korupsi terdakwa Joko S Tjandra dari cessie Bank Bali, sehingga Enggar harus mengklarifikasi keterkaitan transfer dana Rp 10 miliar dari Joko S Tjandra ke rekening pribadinya.

Jika itu tidak dilakukan, jelas Petrus, maka Enggar harus menjelaskan hal itu di hadapan penyidik Kejaksaan Agung atau KPK. Menurut Petrus, klarifikasi dari Enggar menjadi urgen karena 10 calon menteri yang memiliki rapor merah sudah dicoret Joko Widodo. Namun mengapa Enggar bisa lolos seleksi dan namanya tercantum sebagai calon menteri dari Partai Nasdem.

“Berdasarkan bukti putusan perkara PK atas nama terdakwa Joko S Tjandra tentang bukti transfer dana Rp 10 miliar kepada Enggartiasto Lukita dari uang hasil korupsi, maka Presiden Joko Widodo harus mencoret Enggartiasto Lukita dari calon kabinet," tegas Petrus.

Dikonfirmasi terpisah, Enggartiasto Lukito yang juga Ketua DPP Partai Nasdem membantah kabar dirinya terkait kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya tak tahu jika sumber dana Djoko untuk membeli 10 persen saham Hotel Mulia yang saya miliki berasal Bank Bali," kata Enggar dalam keterangan yang diterima wartawan, Sabtu (25/10/2014) malam. [Selengkapnya baca: Calon Menteri Asal Nasdem Ini Bantah Terlibat Kasus BLBI].

 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com