Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Minta Kabinet Jokowi Bersih dari Pelanggar HAM

Kompas.com - 25/10/2014, 23:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet yang bersih dari korupsi dinilai tidak cukup. Relawan Presiden Joko Widodo dari Jaringan Kemandirian Nasional, Antonius Iwan Dwi Laksono, meminta, Jokowi juga membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia di masa lalu.

Menurut Antonius, saat ini setidaknya ada tiga nama yang beredar yang sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Mereka adalah mantan Panglima ABRI Wiranto, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional Hendropriyono dan mantan Komandan Kopassus Luhut Binsar Panjaitan. [Baca juga: Aburizal: Jika Jadi Menteri, Luhut Tidak Bawa Bendera Golkar]

"Nama-nama itu kan sering disebut-sebut dan dikaitkan dengan pelanggaran HAM oleh berbagai organisasi dan lembaga," kata Iwan dalam diskusi "Menagih Janji dan Semangat Trisakti dalam Kabinet Jokowi-JK" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Iwan menyatakan menghargai azas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, kata dia, Jokowi juga harus melibatkan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia untuk menyeleksi kabinetnya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dianggap belum cukup. [Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi Coret Calon Menteri yang Terkait Pelanggaran HAM]

"Kalau dinyatakan bersih (oleh Komnas HAM), mereka tidak melanggar HAM, tidak ada masalah, ya, monggo," ujar dia.

Relawan, kata dia, akan terus mengawal dan mengkritisi berbagai program kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Jika kerja pemerintah dianggap tidak tepat, maka relawan akan mengkritisi namun juga dengan memberi solusi.

 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com