Menurut Antonius, saat ini setidaknya ada tiga nama yang beredar yang sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Mereka adalah mantan Panglima ABRI Wiranto, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional Hendropriyono dan mantan Komandan Kopassus Luhut Binsar Panjaitan. [Baca juga: Aburizal: Jika Jadi Menteri, Luhut Tidak Bawa Bendera Golkar]
"Nama-nama itu kan sering disebut-sebut dan dikaitkan dengan pelanggaran HAM oleh berbagai organisasi dan lembaga," kata Iwan dalam diskusi "Menagih Janji dan Semangat Trisakti dalam Kabinet Jokowi-JK" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/10/2014).
Iwan menyatakan menghargai azas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, kata dia, Jokowi juga harus melibatkan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia untuk menyeleksi kabinetnya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dianggap belum cukup. [Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi Coret Calon Menteri yang Terkait Pelanggaran HAM]
"Kalau dinyatakan bersih (oleh Komnas HAM), mereka tidak melanggar HAM, tidak ada masalah, ya, monggo," ujar dia.
Relawan, kata dia, akan terus mengawal dan mengkritisi berbagai program kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Jika kerja pemerintah dianggap tidak tepat, maka relawan akan mengkritisi namun juga dengan memberi solusi.