Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Jokowi Coret Calon Menteri yang Terkait Pelanggaran HAM

Kompas.com - 25/10/2014, 23:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo menghapus calon menteri yang diduga memiliki catatan negatif dalam pelanggaran HAM.

Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan saat ini telah beredar beberapa nama yang diduga terkait pelanggaran HAM akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Demi NKRI, demi kebaikan bangsa, maka Jokowi harus mencoret semua orang terindikasi pelanggaran HAM," kata Natalius, Sabtu (25/10/2014).

Tidak hanya itu, dia meminta, partai politik yang terindikasi pelanggaran HAM juga tidak boleh ikut campur dalam penyusunan kabinet.

Natalius melihat saat ini Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang diduga terkait pelanggaran HAM. "Jangan biarkan orang-orang itu mengintervensi dan juga menjadi penasihat," kata dia.

Natalius khawatir jika para terduga itu masuk dalam pemerintahan, mereka akan mengacaukan agenda penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu.

Bila berkuasa, Natalius menilai orang-orang itu akan memiliki kekebalan hukum. "Dengan kapasitas mereka, mereka akan minta supaya Jokowi tidak melakukan tindakan penegakan," ujarnya.

Di sisi lain, Natalius melihat pemilihan orang-orang yang terduga melanggar HAM sebagai menteri kontradiktif dengan terpilihnya kembali Indonesia mewakili Asia Pasifik sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkan di dunia intenasional, pasti makin buruk."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com