Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LIPI: Komunikasi Membaik, KMP Harus Memegang Janji Mengawasi Pemerintah

Kompas.com - 25/10/2014, 15:19 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengatakan, membaiknya komunikasi politik dua koalisi sebaiknya tidak membuat Koalisi Merah Putih (KMP) lupa atas janjinya menjadi pengawas pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di parlemen.

"KMP harus memegang janjinya melakukan fungsinya secara baik di parlemen," kata Siti Zuhro melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/10/2014), seperti dikutip Antara.

Siti Zuhro mengatakan, perlu membangun pola relasi eksekutif-legislatif yang efektif dan profesional tanpa harus menonjolkan rasa permusuhan atau saling tidak suka.

"Pola relasi kedua lembaga tinggi negara tersebut adalah formal dan institusional, bukan personal dan informal," kata dia.

Dia mengingatkan, mencairnya ketegangan politik dan teduh serta jernihnya iklim politik di Indonesia tetap memerlukan rasionalitas dan kedewasaan serta kematangan politik para elite.

Sebelumnya, Jokowi telah menjalin komunikasi dengan beberapa petinggi partai lawan politiknya dalam Pilpres 2014 antara lain Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Prabowo juga bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Luhut Pandjaitan. (baca: Politisi Gerindra: Prabowo dan Luhut Sering Bertemu)

Berbagai spekulasi lalu muncul dengan mengkaitkan penyusunan kabinet mendatang. (baca: Hasto: Pertemuan Prabowo-Luhut Tak Bahas Kabinet)

Siti Zuhro berharap membaiknya hubungan para elite antara Koalisi Indonesia Hebat dan KMP tidak lantas mengurangi rasionalitas dan profesionalitas eksekutif dan legislatif yang seharusnya melakukan 'checks and balances'.

"Kalau semua partai diajak masuk ke pemerintah berarti mekanisme 'checks and balances' akan tak efektif," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com