Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2014, 13:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinamakan Kabinet Hijrah. Usulan itu dilontarkan Fahri dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah.

"Sy mengusulkan namanya karena kita betul2 berniat berubah. Tapi kita tak punya prerogative. Hanya punya hak bicara," kata Fahri dalam akun Twitter-nya

Dalam tweet-nya terkait Tahun Baru Islam, Fahri lebih banyak bicara soal kabinet mendatang yang belum diumumkan Jokowi. Fahri bercerita, dirinya dihubungi protokoler DPR perihal rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan soal rencana perubahan nomenklatur kementerian.

Presiden sebelumnya mengirimkan surat kepada DPR yang isinya meminta pertimbangan DPR terkait rencana perubahan nomenklatur kementerian. Pimpinan DPR sudah membahasnya. Sedianya, hasil pembahasan tersebut akan dibicarakan pimpinan DPR bersama Jokowi hari ini.

Namun, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, dirinya tidak bisa lantaran hari ini merayakan  di Sumbawa Besar. (Baca: Pimpinan DPR Batal Temui Jokowi Bahas Perubahan Nomenklatur Kementerian)

Fahri lalu menyinggung soal tweet-nya dulu yang menanggapi rencana Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Saat itu, Fahri dikecam berbagai pihak, terutama kalangan santri. (Baca: Berkicau "Sinting" soal Janji Hari Santri Jokowi, Fahri Dituding Tak Menyukai Santri)

"Ini soal salah paham mereka tentang kritik saya. Dan kemudian dianggap serius," kata Fahri ketika kembali mengklarifikasi soal tweet-nya dulu.

Fahri kemudian menanggapi keyakinan Jokowi bahwa pernyataan "sinting" itu malah menambah suara untuk Jokowi-JK saat pilpres lalu.

"Saya melupakan keyakinan Jokowi dan JK bahwa sayalah yg menyumbang banyak suara baginya di Jatim. Saya tidak percaya publik begitu massif merespon sebuah kata. Lupakanlah," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus kita pikirkan untuk membantu presiden yang belum sepekan bersumpahjanji," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus dipikirkan tentang

"Karena banyak yang harus dipikirkan tentang atau . Kalau beliau mau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com