Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kabinet, Jokowi Tunggu Jawaban DPR soal Perubahan Nomenklatur

Kompas.com - 23/10/2014, 21:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto masih belum bisa memastikan waktu pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski seleksi menteri sudah rampung 99 persen, ujar dia, Jokowi masih menunggu surat balasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau pengumannya tadi itu mempertimbangkan etika hubungan kelembagaan karena ada surat yang sudah dilayangkan Pak Jokowi ke DPR. (Waktu maksimal untuk jawaban surat) itu tujuh hari sejak suratnya diterima di Sekjen DPR, Rabu," kata Andi di Istana Kepresidenan, Kamis (23/10/2014).

Sebelumnya, Jokowi berkirim surat kepada pimpinan DPR. Isinya adalah meminta pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur di delapan kementerian. Perubahan nama terjadi karena ada pemisahan dan penggabungan kementerian.

Andi belum mengetahui kapan DPR akan menyerahkan surat hasil pertimbangannya kepada Presiden. Hanya saja, begitu surat diterima Jokowi, maka kabinet akan diumumkan.

"Ya bisa saja DPR memberikan pertimbangannya besok. Bisa saja karena UU nya juga tidak secara detail (mengatur soal ini)," kata Andi. "Jadi (tidak diatur) apakah cukup ketua DPR yang melayangkan surat ke presiden atau bahkan harus melakukan paripurna itu internal DPR."

Empat hari pemanggilan

Sudah empat hari ini, Jokowi memanggil sejumlah orang ke Istana. Di antara mereka adalah Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

Selain itu, Jokowi juga memanggil Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, Rektor Universitas Gajah Mada Pratikno, dan pakar hukum tata negara Saldi Isra.

Di antara nama-nama itu, nama Siti Nurbaya sudah lama terdengar sebagai kandidat kuat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara Bambang diproyeksikan menjadi Menteri Keuangan.

Pada Kamis, Jokowi memanggil pula tiga calon menteri PKB yakni Marwan Ja'far, Hanif Dakhiri, dan Mohammad Nasir. Selain itu, ada juga bos Susi Air Susi Pudjiastuti, dan dua politisi Partai Nasdem yakni Enggartiasto Lukita dan Fery Mursidan Baldan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com