Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simbol-simbol di Sekitar Joko Widodo

Kompas.com - 23/10/2014, 20:18 WIB

Catatan Kaki Jodhi Yudono

KOMPAS.com — Khalayak kian jelas memandang bahwa Joko Widodo gemar bermain simbol sejak terpilih menjadi Gubernur DKI. Bila dulu pejabat lebih sering dilantik di Balaikota, Jokowi justru memilih melantik pejabat di tempat-tempat unik, dan umumnya dekat dengan permukiman warga. Simbol hendak diisyaratkan Joko Widodo dimaksudkan agar pejabat senantiasa memahami persoalan rakyat dan lingkungannya.

Seperti kita tahu, simbol digunakan manusia untuk keperluan apa saja. Mulai dari ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, hingga keagamaan. Bentuk simbol tak hanya berupa benda kasat mata, tetapi juga melalui gerakan dan ucapan. Simbol juga dijadikan sebagai salah satu infrastruktur bahasa, yang dikenal dengan bahasa simbol.

Bahasa simbol adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan ide atau emosi atau keinginan atau peristiwa ke dalam simbolisasi. Sebutlah, bahasa simbol adalah bahasa makna.

Maka dari itu, marilah kita runut kegiatan Joko Widodo yang menggunakan bahasa simbol, sejak masuk Jakarta hingga dirinya terpilih menjadi orang ketujuh dalam jajaran presiden Republik Indonesia (RI).

Diawali pada 20 Desember 2012, Jokowi melantik Krisdianto dan Husein Murad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Pelantikan dilakukan di sebuah kampung kumuh di RT 007/RW 05 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kemudian, Jokowi juga melantik Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor di kawasan wisata Setu Babakan.

Tak berapa lama kemudian, Jokowi kembali melantik Wali Kota Jakarta Barat saat itu, Fatahillah, menggantikan Burhanuddin yang memutuskan untuk menjadi calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2014-2019. Fatahillah dilantik di Rumah Susun Tambora. Selanjutnya, Jokowi melantik Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin di Pulau Pari pada (5/6/2013) lalu.

Terakhir, Jokowi melantik Heru Budi Hartono di pinggir Danau Cincin, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13/1/2014).

Jika menyimak semua tempat yang dipergunakan Jokowi untuk melantik para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tentu kita bisa langsung mengerti bahwa pesan yang hendak disampaikan Jokowi kepada para pejabat yang dilantik dan juga khalayak adalah harapan agar para pejabat yang dilantik harus mengerti persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat, di daerah tempat dia dilantik.

Seperti pada pelantikan Krisdianto dan Husein Murad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Jokowi beralasan, "Pelantikan di kampung karena permasalahan ada di sini." Dengan pelantikan ini, ia menagih keduanya untuk bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat paling dasar pada wilayah yang dipimpinnya.

Sementara itu, pelantikan Heru Budi Hartono di pinggir Danau Cincin dilakukan agar mereka dapat segera menyelesaikan persoalan yang terdapat di tempat pelantikan tersebut.

"Di sini (Taman BMW) kan sertifikatnya bermasalah," kata Jokowi seraya menerangkan bahwa, sudah hampir 11 tahun, persoalan tersebut menggantung, dan pembangunan stadion mangkrak. "Urusan ini harus segera diselesaikan oleh wali kota baru. Stadion (harus) segera dibangun."

Lain lagi dengan alasan melantik Syamsudin Noor sebagai Wali Kota Jakarta Selatan pada Rabu (15/5/2013) di Kampung Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. "Untuk mengingatkan perlunya sebuah kampung asli Betawi, perlunya sebuah kota yang punya karakter dan identitas yang jelas," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (13/5/2013) sore.

Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan, Setu Babakan merupakan salah satu dari sekian banyak identitas budaya Betawi yang masih bertahan di Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi berharap agar wali kota baru mampu mempertahankan sekaligus mengembangkan karakter budaya asli Jakarta di daerah Setu Babakan, Jakarta Selatan, itu.

***

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com