"Minta KPK dan PPATK Cek Data Calon Menteri, Jokowi Jalankan Instruksi Megawati"

Politisi Senior PDI-P Panda Nababan mengatakan, Megawati sangat anti dengan sosok yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. "Ibu Mega sudah bilang berkali-kali. Di Rakernas PDI-P dia bilang, kalau ada yang terlibat kasus korupsi, bila perlu saya antar sendiri ke KPK," kata Panda di Jakarta, Kamis (23/10/2014). 

Setidaknya, kata Panda, Megawati menegaskan hal tersebut dalam Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, dan di Semarang, Jawa Tengah. “Di Semarang, tanpa tedeng aling-aling dia (Megawati) tegaskan itu. Jadi, apa yang dilakukan Jokowi untuk screen pembantunya, sejalan dengan yang disampaikan Ketua Umum PDI-P,” tegas Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara ini.

Bahkan pada pemilu legislatif lalu, tutur Panda, Megawati meminta Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Trimediya Panjaitan untuk bekerja sama dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi guna menyeleksi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi dari PDI-P. 

Panda menilai, permintaan kepada KPK dan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan calon menteri saat ini tidak akan pula mengurangi hak prerogatif presiden. Panda mengaku sudah beberapa kali betemu dengan Jokowi sebelum dilantik menjadi presiden.

“Jokowi bilang siapa saja bisa mengusulkan calon menteri. Ibu Mega boleh, Pak Jusuf Kalla boleh, Pak Surya Paloh boleh. Pak Panda juga boleh. Tapi dia bilang, 'Tetap saya yang memutuskan',” kata Panda.