Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KMP Tak Beri Jatah Kursi Pimpinan Komisi untuk F-PPP

Kompas.com - 23/10/2014, 16:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa pihaknya telah membagi alokasi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD) lain untuk fraksi yang tergabung dalam KMP. Namun, dalam pembagian tersebut, Fraksi PPP kemungkinan tidak mendapat jatah kursi pimpinan.

“Bisa saja tidak ada lagi (jatah pimpinan komisi untuk F-PPP),” kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Kamis (23/10/2014).

Tantowi menjelaskan, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra masing-masing mendapat empat kursi pimpinan, terdiri dari tiga komisi dan satu badan. Sementara tiga fraksi lainnya masing-masing mendapat jatah pimpinan di dua komisi dan satu badan.

Tantowi memastikan bahwa Fraksi Demokrat akan ikut dalam gerbong KMP saat pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan.

“Demokrat kan sudah menjadi bagian kita,” katanya.

Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya menyatakan bahwa partai berlambang Kabah itu akan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kini, Fraksi PPP bersama empat fraksi lain dalam Koalisi Indonesia Hebat belum mau menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di komisi dan alat kelengkapan Dewan. Mereka ingin agar pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan dipilih secara musyawarah mufakat. (Baca: DPR Terbelah Dua, Pemilihan Pimpinan Komisi "Deadlock")

Namun, Suryadharma Ali masih merasa sebagai ketua umum. Pihaknya juga akan menggelar Muktamar di Jakarta. (Baca: Suryadharma Sebut Muktamar VIII PPP di Surabaya Tidak Sah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com