Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit bagi Jokowi Membentuk Kabinet Ideal

Kompas.com - 23/10/2014, 14:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai Presiden Joko Widodo berada dalam situasi sulit dalam meramu kabinet yang ideal. Ia memaklumi jika sampai saat ini Jokowi belum dapat memutuskan menteri-menteri yang akan membantu pekerjaannya.

"Lebih lambat kalau lebih baik ya lebih bagus daripada cepat, tapi tidak maksimal. Memang dalam kondisi sekarang sulit bagi Jokowi untuk membentuk kabinet," ujar Ray dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014) siang.

Ray mengatakan, ada ekspektasi besar dari publik terhadap Jokowi-JK akan terbentuknya kabinet dengan menteri-menteri yang ideal. Ideal yang dimaksud adalah bebas dari rekam jejak korupsi, bebas dari latar belakang kepentingan usaha tertentu atau mafia, bukan pelanggar hak asasi manusia, serta bukan berlatar belakang Orde Baru.

Di sisi lain, kata Ray, Jokowi telah berhadapan dengan enam sumber yang memasok calon-calon menterinya. Sumber itu adalah PDI Perjuangan, partai koalisi, masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tim Transisi, masukan dari komunitas sosial, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Ray, beberapa calon menteri dari sumber-sumber tersebut bisa jadi merupakan koruptor, mafia, pelanggar HAM, dan kalangan Orde Baru. Hal ini menyebabkan Jokowi mengalami tarik-menarik kepentingan dalam hal pembentukan kabinet.

"Ibaratnya, kelompok kepentingan koruptor, mafia, dan sebagainya sudah tinggal selangkah lagi masuk kabinet. Kelompok kepentingan yang tak ingin mereka masuk juga tinggal satu langkah lagi masuk kabinet. Bertabrakanlah keduanya itu di hadapan Presiden," ujar Ray.

Dengan kondisi seperti itu, Ray mengatakan bahwa Jokowi akan menjadi penentu terakhir. Jokowi akan menjadi pemenang jika menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menolak calon-calon bermasalah. Namun, bisa saja Jokowi kalah dari kelompok-kelompok tadi. "Jadi, tidak apa pengumuman kabinet terlambat sedikit agar kabinet itu benar-benar bersih," kata dia.

Semalam, awak media dibawa ke Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok. Melihat persiapan yang dilakukan di tempat tersebut, wartawan menduga Jokowi akan mengumumkan kabinetnya pada acara itu. Namun, acara tersebut batal tanpa informasi yang jelas tentang pembatalan tersebut.

Jokowi sendiri belum bisa memastikan kapan kabinet pemerintahannya akan diumumkan ke publik. "Maunya sih kerja cepat, tapi kalau keliru ya gimana? Saya maunya cepat, tapi benar," ujar Jokowi di Kompleks Istana, Rabu siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com