Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Bekerja Nyata dan Hentikan Aktivitas Simbolis

Kompas.com - 23/10/2014, 10:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menghentikan aktivitas-aktivitas simbolis yang kerap dilakukannya. Niat Jokowi yang ingin mengumumkan susunan kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai simbol kemaritiman, dinilai tidak substansial.

"Stop aktivitas-aktivitas simbolis, mulailah bekerja nyata, masyarakat menunggu Presidennya," kata anggota DPD RI, Jeffrie Geovanie, saat dihubungi pada Kamis (23/10/2014) pagi.

Menurut Jeffrie, aktivitas simbolis boleh saja digunakan saat Jokowi bersama pasangannya Jusuf Kalla berkampanye pada Pemilu Presiden 2014 lalu, misalnya saat Jokowi mengumumkan pencapresannya di rumah Si Pitung dan berpidato sebagai presiden terpilih di kapal pinisi.

Namun, kini Jokowi tak perlu lagi melakukan hal tersebut karena sudah dilantik dan resmi sebagai Presiden. "Saatnya untuk 'how to govern' bukan lagi 'how to campaign'," ujar mantan politisi Partai Golkar dan Partai Nasdem itu.

Jeffrie menjelaskan, harapan masyarakat begitu tinggi kepada pemimpin mereka yang baru. Oleh karena itu, Jokowi-JK harus segera tancap gas bekerja sehingga tak membuat publik kecewa.

"Saya khawatir ekspektasi publik yang besar kepada Presiden Jokowi dan kecintaan masyarakat berubah menjadi kekecewaan," ucap senator asal Sumatera Barat itu.

Rencananya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/10) malam. Paspampres di lokasi sudah menyiapkan pengamanan, mulai dari sterilisasi area hingga pemasangan security door, prosedur yang selama ini dilakukan untuk menyiapkan kedatangan Presiden.

Pihak Pelabuhan Tanjung Priok pun sudah menyiapkan panggung tempat Jokowi akan berpidato, yang dilengkapi tata cahaya sedemikian rupa. Makanan dalam porsi dan jumlah besar juga telah disiapkan. Namun, rencana tersebut batal.

Pada pukul 21.00 WIB, semua tamu diminta membubarkan diri. Wartawan dan petugas Pelabuhan Tanjung Priok pun kebingungan karena tak ada yang menjelaskan mengenai alasan batalnya acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com