Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/10/2014, 09:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan tanda merah dan kuning terhadap sejumlah nama calon menteri yang diajukan Jokowi. Calon-calon ini dinilai KPK berpotensi terjerat kasus korupsi.

Tantowi mengatakan, Jokowi harus segera mengganti nama-nama yang dianggap bermasalah itu dengan calon baru. Menurut Tantowi, hal ini tak akan mudah dilakukan Jokowi mengingat ada tarik-menarik kepentingan politik dalam menempatkan seseorang sebagai menteri.

"Nama-nama (yang bermasalah) itu kan kadung bocor ke masyarakat. Apabila Jokowi tidak menggantinya, tentu harus siap menghadapi KPK," kata Tantowi kepada Kompas.com, Kamis (23/10/2014).

Menurut dia, penilaian KPK tidak dapat diabaikan karena merupakan hasil penelusuran rekam jejak. Terlebih lagi, kata dia, Ketua KPK Abraham Samad telah mengingatkan Jokowi untuk mengindahkan masukan KPK.

Tantowi menambahkan, Jokowi harus peka terhadap peringatan yang diberikan KPK. Apabila calon menteri yang telah ditandai terpilih dan KPK membuktikan omongannya, itu akan menghambat kinerja pemerintahan Jokowi.

"Rekomendasi ini harus diindahkan apabila Jokowi tidak ingin dicap tidak responsif. Memang tidak mudah karena pasti akan terjadi tarik-menarik kepentingan ketika akan menggantinya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Abraham Samad mengatakan, jika tetap memasukkan nama-nama calon dengan tanda merah dan kuning dalam kabinetnya, hal itu berisiko bagi Jokowi.

"Artinya, kalau merah tidak lama lagi, mungkin satu tahun (akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi). Kalau kuning, mungkin dua tahun lagi. Tetapi, yang jelas, antara yang diberi tanda merah dan kuning itu tidak boleh jadi menteri," kata Samad, di Gedung KPK, seusai bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan, ada delapan nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri dalam kabinetnya. Hal itu dikatakan Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (22/10/2014).

"Kemarin kan kami menyampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada KPK dan PPATK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," ujar Jokowi.

Jokowi enggan menyebutkan siapa saja dan dugaan kasus yang melibatkan delapan nama itu, termasuk latar belakang kedelapannya, apakah dari kalangan profesional atau partai politik.

"Tidak bisa saya sebutkan," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com