Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Seleksi Menteri Kali Ini Sama dengan 10 Tahun Lalu

Kompas.com - 23/10/2014, 08:10 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, dinamika penyusunan kabinet era pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo sama dengan ketika dia menyusun formasi menteri bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 tahun lalu. Bahkan, pada 10 tahun lalu, ada nama menteri yang diganti setengah jam sebelum pengumuman.

"Sama, 2004 juga sama. Itu 2004, setengah jam sebelum pengumuman, itu masih ganti karena ada yang tidak cocok. Jadi, sama saja," kata JK, saat wawancara dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, Rabu (22/10/2014) malam. 

Ia mengatakan, penyusunan kabinet masih bisa berubah pada detik-detik terakhir karena ada informasi atau data yang belakangan masuk menjadi pertimbangan.

"Data belakangan, ini lebih baik dari ini, enggak cocok, tentu kita sesuaikan," sambung dia.

Pria yang biasa disapa JK ini pun mengakui bahwa pihaknya meminta masukan dari para pimpinan parpol, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menyusun kabinet. Masukan parpol khususnya mengenai nama-nama yang diajukan untuk mengisi kabinet. Meskipun demikian, pimpinan parpol juga mengetahui rencana struktur kabinet secara keseluruhan.

"Harus ada harmonisasinya. Kita kan mementingkan musyawarah sehingga harmonisasi harus diketahui," kata JK.

Kendati demikian, menurut dia, keputusan mengenai siapa saja orang yang akan mengisi kabinet tetap kembali kepada Jokowi selaku presiden. JK memastikan pengumuman susunan kabinet akan dilakukan dalam pekan ini. Sejauh ini, Jokowi-JK masih merampungkan susunan kabinet. Menurut dia, diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi orang-orang yang akan bekerja dalam kabinet selama lima tahun ke depan.

"Dibutuhkan satu dua hari lagilah, akan lebih mantap karena ini kan bekerja lima tahun ke depan. Saya kira minggu ini," ujar dia.

Sebelumnya, JK juga mengakui ada kesulitan dalam memutuskan orang-orang yang akan masuk kabinet. Mencari seseorang yang memiliki keahlian, kredibel, pengalaman, kepemimpinan, dan rekam jejak yang baik, diakui JK, bukan hal yang mudah. Kesulitan lainnya, kata JK, bagaimana menyeimbangkan antara menteri dari kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai.

Selain itu, menurut dia, perlu diperhatikan bagaimana mengharmonisasikan kepentingan semua wilayah di Indonesia.

Dalam menyusun kabinet, Jokowi-JK juga mempertimbangkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas permintaan Jokowi, KPK melakukan penelusuran rekam jejak para calon menteri. Hasilnya, ada calon menteri yang ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning menandakan calon tersebut pernah dilapori masyarakat, sedangkan warna merah mengindikasikan calon itu terlibat kasus dugaan korupsi. Jokowi dikabarkan menyodorkan 43 nama. Dari jumlah itu, Jokowi akan memutuskan 33 orang masuk menjadi anggota kabinetnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com