Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seberapa Besar Pengaruh Megawati dalam Penyusunan Kabinet Jokowi-JK?

Kompas.com - 23/10/2014, 07:43 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pertimbangan para ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menyusun kabinetnya. Seberapa besar pengaruh Megawati terhadap proses tersebut?

JK mengatakan, masukan dari pimpinan partai politik penting.

"Karena di ujungnya nanti kalau ada apa-apa, yang dukung, yang bela itu parpol juga, maka konsul dengan pimpinan parpol penting itu, apalagi parpol usulkan calon bagian koalisi partai itu," kata Kalla dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab pada acara Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, Selasa (22/10/2014) malam.

Masukan parpol , kata JK, khususnya mengenai nama-nama yang diajukan untuk mengisi kabinet. Meski demikian, pimpinan parpol juga mengetahui rencana struktur kabinet secara keseluruhan.

"Harus ada harmonisasinya, kita kan mementingkan musyawarah sehingga harmonisasi harus diketahui," kata JK.

Namun, lanjut dia, keputusan mengenai siapa saja orang yang akan mengisi kabinet tetap menjadi kewenangan Jokowi selaku presiden. JK memastikan pengumuman susunan kabinet akan dilakukan dalam pekan ini. Sejauh ini, Jokowi-JK masih merampungkan susunan kabinet. Menurut dia, diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi orang-orang yang akan bekerja dalam kabinet selama lima tahun ke depan.

"Dibutuhkan satu dua hari lagi lah, akan lebih mantap karena ini kan bekerja lima tahun ke depan, saya kira minggu ini," ujar dia.

Sebelumnya, JK juga mengakui ada kesulitan dalam memutuskan orang-orang yang akan masuk kabinet. Mencari seseorang yang memiliki keahlian, kredibel, pengalaman, kepemimpinan, dan rekam jejak yang baik, diakui JK bukan hal yang mudah.

Kesulitan lainnya, kata JK, bagaimana menyeimbangkan antara menteri dari kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai. Selain itu, menurut dia, perlu diperhatikan bagaimana mengharmonisasikan kepentingan semua wilayah di Indonesia.

Dalam menyusun kabinet, Jokowi-JK juga mempertimbangkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas permintaan Jokowi, KPK melakukan penelusuran rekam jejak para calon menteri. Hasilnya, ada calon menteri yang ditandai warna kuning dan merah.

Warna kuning menandakan calon tersebut pernah dilapori masyarakat, sedangkan warna merah mengindikasikan calon itu terlibat kasus dugaan korupsi.

Jokowi dikabarkan menyodorkan 43 nama. Dari jumlah itu, Jokowi akan memutuskan 33 orang masuk menjadi anggota kabinetnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com