Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2014, 21:40 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rencana pengumuman kabinet oleh Presiden Joko Widodo di Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/10/2014) malam, batal. Jokowi dinilai terjebak oleh janji-janji yang diucapkannya sendiri.

Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, ketika mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi pernah menekankan bahwa koalisi yang akan ia susun merupakan koalisi tanpa syarat. Di samping itu, Jokowi juga pernah menyatakan bahwa calon menteri yang akan mengisi kabinetnya mayoritas berasal dari kalangan profesional.

"Dia tidak tahu bahwa di dalam politik tidak ada tanpa syarat. Jokowi terperangkap dalam permainan yang dia bikin sendiri," kata Tantowi saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam.

Menurut Tantowi, koalisi dengan syarat merupakan sebuah keniscayaan dalam politik. Parpol mungkin awalnya menyetujui usulan yang diajukan oleh kandidat pasangan capres dan cawapres. Namun, seiring dengan kemenangan yang diraih, keinginan untuk memperoleh kekuasaan pun akan timbul.

Tantowi mengingatkan, Jokowi pernah mengumumkan komposisi kabinet yang terdiri dari 16 orang asal partai politik dan 18 dari profesional. Menurut dia, komposisi itu merupakan janji politik Jokowi kepada masyarakat yang harus dipenuhi.

"Pekerjaan rumah Jokowi sekarang bagaimana meredam konflik di dalam koalisi. Ketika membangun sebuah koalisi, yang harus didukung parpol bagaimana me-manage ekspektasi parpol," katanya.

Pada pemilu presiden lalu, ada lima partai yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Dukungan terhadap koalisi ini kemungkinan bertambah jika PPP benar-benar bergabung dalam koalisi tersebut.

Tantowi mengatakan, kehadiran PPP tentu akan memengaruhi konstelasi politik dalam koalisi. Jokowi tentu tidak dapat melihat bahwa dukungan yang diberikan PPP merupakan "makan siang gratis". Sayangnya, Jokowi terbentur pada permainan yang telah ia buat.

"Jumlah itu tidak dapat berubah. Kalau berubah, pasar akan bereaksi negatif. Tidak bisa Jokowi menambah kursi parpol itu," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com