Politik Luar Negeri Jokowi Diyakini Tak Berorientasi Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma yakin Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla dapat membangun politik luar negeri yang lebih konkret dari apa yang telah dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri yang dibangun Jokowi-JK diyakininya tidak hanya untuk pencitraan, melainkan dapat membawa dampak yang nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Pak Jokowi akan melakukan politik luar negeri yang konkret. Politik luar negeri itu memang harus bermanfaat," kata Rizal kepada Kompas.com, di kantornya, Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Rizal menilai, politik luar negeri yang selama 10 tahun dibangun SBY hanya berdampak terhadap citra Indonesia dan dirinya di mata internasional. Akibatnya, masyarakat tidak dapat secara langsung manfaat dari politik luar negeri yang dilakukan.

"Membangun citra penting, tapi bagaimana mengukur sejauh mana citra itu berdampak positif terhadap agenda real dalam negeri, agak susah," tambah Rizal.

Cara SBY itu, menurut Rizal, meleset dari amanat konstitusi. Menurut dia, dalam konstitusi diatur bahwa politik luar negeri adalah alat bagi negara untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain.

"Politik luar negeri harusnya dijadikan alat untuk memanfaatkan sumber daya atau peluang-peluang yang ada di luar untuk kepentingan dalam negeri," ujarnya.

Dengan kemampuan persuasi Jokowi, Rizal meyakini mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengubah gaya politik luar negeri yang selama ini dibangun SBY. Dengan begitu, tak lama lagi masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari hubungan bilateral yang dibangun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.