Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS Minta Jokowi Tak Lanjutkan Politik "One Thousand Friends Zero Enemy" SBY

Kompas.com - 21/10/2014, 21:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo disarankan tak mengikuti jargon "one thousand friends, zero enemy" yang selama ini diusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia disebut tak akan bisa mengambil sikap tegas bila tetap memakai jargon itu.

"Jangan sampai karena (prinsip) itu, kita menjadi ragu atau takut ketika mengedepankan posisi kita yang kita tahu mungkin akan berseberangan dan bertentangan dengan negara lain," kata Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma, Selasa (21/10/2014).

Dijumpai di kantornya di Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat, Rizal berpendapat bahwa pemerintah harus berkata tegas dan terus terang ketika keinginan Indonesia memang berlainan dengan negara mitranya. Namun, ujar dia, perbedaan itu nantinya bisa didiskusikan bersama untuk mendapatkan solusi terbaik.

"Jadi, kalau upaya kita menggunakan politik luar negeri demi kepentingan nasional ternyata terjadi perbedaan, terjadi ketidaksepakatan dengan negara lain, ya tidak apa-apa," ujar Rizal. Sebagai gambaran, Rizal memberikan contoh dari keanggotaan Indonesia dalam G-20, kelompok negara-negara yang dianggap sudah maju.

Negara-negara maju dalam G-20, kata Rizal, sekarang berbicara mengenai stabilitas keuangan. Adapun Indonesia, ujar dia, seharusnya belum bicara di tataran itu sebagai negara berkembang. Namun, dia melanjutkan, selama ini pemerintah tidak pernah merundingkan kondisi tersebut dengan negara-negara yang sama-sama tergabung dalam G-20.

"Jadi, slogan one thousand friends zero enemy enggak bisa dijalankan (karena) membuat orang ragu-ragu, tidak bisa konfrontasi ketika kepentingan nasional kita berbeda dengan negara lain," ulang Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com